Tim Walz, JD Vance saling serang dalam debat Cawapres AS pertama

Houston (ANTARA) - Para calon Wakil Presiden Amerika Serikat Tim Walz dan JD Vance saling serang dalam debat pertama pada Selasa malam, yang menghadapkan kedua calon wapres lima pekan sebelum pemungutan suara.

Debat dibuka dengan pernyataan Walz, cawapres dari Partai Demokrat, yang menyudutkan Vance melalui pernyataan masa lalunya terkait Donald Trump, calon presiden pasangannya.

"Orang yang paling dekat dengan Donald Trump ... mengatakan bahwa dia tak layak jadi presiden. Orang tersebut adalah Vance," kata Walz.

Vance, cawapres dari Partai Republik itu, lantas menepis ucapan Walz dengan menyatakan bahwa dirinya "salah menyimpulkan" Trump.

"Donald Trump bekerja bagi rakyat Amerika. (Ia berhasil mewujudkan) kenaikan upah, kenaikan upah bersih, ekonomi yang berjalan bagi rakyat biasa, perbatasan selatan yang aman, maupun hal-hal lain, yang sejujurnya, saya pikir tidak akan bisa dia lakukan," ucap Vance.

Terkait isu Timur Tengah, Walz menyatakan bahwa AS harus menempatkan tentaranya di kawasan itu. Meski demikian, ia tak menjawab lugas apakah akan mendukung Israel menyerang Iran setelah ditembaki ratusan rudal oleh negara itu.

Menjawab pertanyaan yang sama, Vance mengatakan bahwa ia akan menyerahkan segala keputusannya kepada pemerintah Israel.

"Kita harus terus mendukung sekutu kita kapanpun mereka menghadapi orang-orang jahat," kata Vance.

Kemudian, Walz mengritik kebijakan imigrasi Trump yang dulu menggagalkan rancangan undang-undang terkait perbatasan meski saat itu tercapai kesepakatan antara Partai Republik maupun Partai Demokrat di Senat AS.

Vance membalas serangan Walz dengan terus mengungkit kebijakan perbatasan Presiden Joe Biden dan Wapres Kamala Harris yang ia sebut lemah karena membuat jutaan imigran ilegal, termasuk penjahat, bisa menyeberang ke AS.

Beralih ke topik aborsi, Walz menyerang pemerintahan Trump yang memberi ruang untuk Mahkamah Agung AS membatalkan putusan yang mengizinkan aborsi pada 2022. Saat itu, MA memutuskan bahwa legalitas aborsi harus ditentukan pemerintah negara bagian.

Cawapres dari Partai Demokrat itu menegaskan bahwa apabila Partai Demokrat memenangi pemilu, pemerintahan baru akan menjadikan hak atas aborsi sebagai kebijakan pemerintah federal.

"Bagaimana kita sebagai sebuah bangsa bisa menyatakan bahwa nasib dan hak rakyat, seperti hak untuk menentukan apa yang kita inginkan pada tubuh sendiri, ditentukan berdasarkan garis wilayah?" kata Walz.

Sementara, Vance menyatakan mengembalikan keputusan terkait legalitas aborsi ke negara-negara bagian merupakan hal yang tepat.

"Biarkan para pemilih yang memutuskan, biarkan masing-masing negara bagian menetapkan kebijakan aborsi mereka sendiri," kata dia.

Meski keduanya memiliki pandangan dan pendapat yang amat berbeda, Walz dan Vance mampu menjaga sikap mereka selama debat yang disiarkan langsung oleh saluran CBS News itu.

Sumber: Anadolu