"BPKH harus diangkat marwah dan statusnya sehingga menjadi leader dari ekosistem pelaksanaan haji," ujar Bambang dalam Executive Talks BPKH di Jakarta, Rabu.
Bambang memandang BPKH memainkan peran penting dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah air. Oleh karena itu, posisinya harus diperkuat agar selalu berada di garis terdepan pelayanan haji Indonesia.
Baca juga: BPKH: Nilai Manfaat jamaah haji tunggu naik jadi Rp4,4 triliun di 2025
Ia menekankan dua aspek untuk peningkatan kinerja BPKH dalam hal pengelolaan keuangan haji. Pertama, perlu dukungan dari pemerintah untuk menyediakan modal dasar perolehan dana haji.
"Kedua, dibutuhkan penguatan status BPKH sebagai lembaga yang sui generis sehingga setiap investasinya lebih terlindungi," kata Bambang.
Ia yakin dua langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan haji serta untuk memastikan jamaah memperoleh pengalaman terbaik dalam ibadah mereka.
Baca juga: BPKH jadikan ijtima ulama panduan pengelolaan keuangan haji RI
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa BPKH memiliki fungsi strategis untuk terus memberikan nilai manfaat terbaik dari hasil investasi dana haji serta menjamin keamanan dana yang dikelola.
"Dalam melakukan investasi, BPKH menetapkan untuk menggunakan skenario moderat dengan target yield yang meningkat minimal 5 persen setiap tahunnya," kata Fadlul.
Sebelumnya, BPKH melaporkan akan menaikkan distribusi nilai manfaat jamaah haji tunggu menjadi Rp4,4 triliun dalam paparan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 dengan Komisi VIII DPR RI.
Rincian RKAT tersebut antara lain kenaikan target dana kelolaan BPKH sebesar 11 persen, kenaikan target pendaftar haji sebesar 9,6 persen, kenaikan nilai manfaat sebesar 12 persen, dan kenaikan alokasi distribusi Virtual Account (VA) sebesar 91,3 persen
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
