Eropa siap bekerja sama dengan pemerintah gabungan Palestina

Brussel (ANTARA News) - Uni Eropa akan bekerja sama dengan pemerintah gabungan Palestina yang baru dengan syarat kepatuhan terhadap prinsip perdamaian dengan Israel berdasarkan solusi dua-negara, organisasi tersebut menyatakan pada Selasa.

Sebelumnya pamerintah Amerika Serikat juga menyatakan akan berunding dengan pemerintah bersatu Palestina yang akan dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas. Dia disumpah pada Senin setelah melakukan rekonsiliasi dengan Hamas -- kelompok garis keras yang menyerukan penghancuran Israel.

Abbas menyatakan bahwa pemerintahnya akan menghormati sejumlah perjanjian yang menjadi dasar perundingan damai dengan Israel.

"Kami menyambut baik pernyataan Presiden Abbas bahwa pemerintah yang dipimpinnya akan berkomitmen pada prinsip solusi dua-negara berdasarkan pada batas-batas wilayah 1967. Kami juga menyambut baik pengakuan mereka terhadap hak dasar Israel," kata Uni Eropa dalam satu pernyataan resmi.

"Perjanjian Uni Eropa dengan pemerintah baru Palestina akan didasarkan pada kesesuaian antara kebijakan yang mereka jalankan dengan komitmen perdamaian," tulisnya.

Di sisi lain, Israel kembali mengkritik pemerintah gabungan Palestina karena menganggap Hamas adalah organsiasi teroris.

"Hamas adalah organisasi teroris yang bertanggung jawab atas kematian warga sipil tak bersalah. Mereka juga adalah organisasi yang menyatakan bahwa negara Israel harus dihancurkan," kata Mark Regev, juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada Selasa.

"Pihak yang menginginkan perdamaian dan yang juga menaruh harapan pada rekonsiliasi di Timur Tengah harus mendesak Palestina untuk membatalkan perjanjiannya dengan Hamas dan kembali berunding untuk damai," kata Regev.

Menteri Intelejen Israel Yuval Steinitz menyatakan anggapan umum yang menyebut kabinet baru Palestina terbentuk dari para teknokrat dan bukan politisi adalah anggapan yang menyesatkan.

"Anda tidak dapat menganggap pemerintah tersebut sepenuhnya berasal dari Hamas, namun juga tidak dapat menyatakan bahwa mereka tengah membentuk pemerintahan teknokrat," kata Steinitz kepada Army Radio.

"Jika mereka berhubungan dengan Hamas, atau orang yang dianggap oleh Hamas sebagai tokoh yang sepaham dan diangkat oleh Hamas, maka mereka adalah wakil-wakil Hamas," kata dia.

(Uu.G005/M016)