"Apa yang kita lakukan bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi berdasarkan kebutuhan dan masalah nyata yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan pendidikan," katanya dalam Gateways Study Visit Indonesia (GSVI) 2024 di Denpasar, Bali, Rabu.
Nadiem menilai pendekatan user-centered saat ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan pengambilan kebijakan di tingkat teratas, untuk kemudian disampaikan ke bawah/masyarakat (top-down).
Menurut dia, kebijakan dalam sebuah pemerintahan bisa dianalogikan sebagaimana sebuah produk, di mana masyarakat merupakan pengguna dari produk tersebut.
Baca juga: Nadiem: Teknologi bukan lagi opsi penentuan kebijakan, tapi kewajiban
Ia memaparkan dua alasan penting mengapa pendekatan user-centered saat ini lebih efektif. Pertama, yakni jika suatu produk/kebijakan tidak dapat menyelesaikan masalah, maka tidak ada lagi yang mempercayai dan menggunakan kebijakan tersebut kecuali dengan memaksakan penggunaannya.
"Semua orang akan membenci proses penggunaan produk ini dan segala macam masalah akan muncul," ujar pria yang akrab disapa Mas Menteri itu.
Sedangkan alasan kedua, lanjut Nadiem, yakni pendekatan user-centered bisa menjadi masukan yang sangat berharga dalam suatu formulasi kebijakan.
"Salah satu konsep paling kuno dalam pembuatan kebijakan adalah ide di mana kita mengumpulkan sejumlah ahli di dalam ruangan, menyusun dokumen kebijakan, lalu merilisnya. Dan sering kali, kebijakan itu terlupakan karena ada tiga paket kebijakan lainnya yang datang. Anda tidak tahu apakah itu efektif, apakah berhasil atau tidak, anda tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang ditimbulkan bagi konstituen anda, atau seberapa besar manfaatnya," ungkapnya kepada para delegasi mancanegara yang hadir.
Baca juga: RI ungkap praktik baik transformasi pendidikan dalam ajang GSVI 2024
"Tetapi, ketika anda memperlakukan kebijakan seperti produk, dan anda memiliki desain yang berpusat pada pengguna, semua masukan tersebut menjadi proses iteratif, sehingga anda dapat terus mengubah, menyesuaikan, dan mengedit kebijakan tersebut seperti halnya anda akan mengubah produk aplikasi atau teknologi," ujarnya.
Oleh karena itu, Nadiem memaparkan sejumlah strategi yang dilakukan dalam melakukan transformasi digital pendidikan di Indonesia seperti Platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kualitas pengajaran, Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah) untuk mempermudah perencanaan dan pembelanjaan sekolah, hingga Rapor Pendidikan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan sekolah, dan lain sebagainya, seluruhnya menitikberatkan pada pendekatan user-centered dan bersifat investasi kepada sumber daya manusia, sehingga manfaatnya dapat dimaksimalkan.
Upaya tersebut memperoleh pujian dari Pimpinan Gateways dan Kepala Pusat Inovasi Pembelajaran Global UNICEF Frank van Cappelle yang menilai perubahan pola pikir perlu dilakukan dalam merencanakan sebuah perubahan fundamental pada lanskap kebijakan digital.
Baca juga: Dunia apresiasi transformasi pendidikan Indonesia dalam GSVI 2024
"Pergeseran paradigma dan mengubah pola pikir penting dilakukan, mengingat kompleksnya persoalan pendidikan, terutama di negara seluas Indonesia. Teknologi yang dipilih harus menempatkan pengguna sebagai sentral dalam inovasi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek Indonesia. Kita harus apresiasi pembangunan berbasis bukti yang telah dilakukan," tutur Frank van Capelle.
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
