KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden.Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengemukakan bahwa keberlanjutan lembaga KSP setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 sepenuhnya tergantung pada keputusan Prabowo Subianto setelah menjadi Presiden RI periode 2024—2029.
Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung KSP Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa KSP merupakan lembaga struktural yang dapat dibentuk atau dihapus sesuai dengan urgensi yang dirasakan oleh pemimpin nasional.
"KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain, atau bahkan juga tidak dibentuk," katanya.
Kepala KSP ini lantas mengaitkan hal tersebut dengan masa kepemimpinan sebelumnya seperti pada era Presiden RI H.M. Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP IV).
Moeldoko juga menyoroti pentingnya proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan dengan lancar dalam memastikan bahwa program-program prioritas, termasuk yang dijanjikan saat kampanye, telah teralokasi dengan baik.
Baca juga: KSP sebut INAHEF upaya sinkronisasi dalam kebijakan penyediaan alkes
Baca juga: KSP paparkan program percepatan pembangunan Papua 2025
Saat ditanya tentang kemungkinan adanya program khusus yang dititipkan dalam masa transisi ini, Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada program khusus.
"Tidak ada, tidak ada program-program khusus, tidak ada, tetapi justru semuanya fokus pada tadi, pada proses transisi karena waktu efektif pemerintahan ini tinggal beberapa hari," katanya.
Mengenai indikasi penghapusan KSP, Moeldoko menjelaskan bahwa tugas dan cakupan KSP saat ini lebih luas daripada lembaga-lembaga serupa pada masa lalu.
Selain melakukan monitoring dan evaluasi (monev), kata Moeldoko, KSP juga mengelola komunikasi politik, komunikasi publik, dan isu-isu strategis.
Namun, jika lembaga seperti KSP tetap ada, dia memperkirakan kemungkinan cakupan tugasnya akan lebih terbatas dan fokus pada monitoring dan evaluasi program-program prioritas nasional.
"Saya pikir, jika ada unit seperti KSP ke depan, fokusnya mungkin hanya pada monev program prioritas nasional, memastikan program berjalan dengan baik, tanpa lagi terlibat dalam komunikasi politik dan publik yang mungkin diambil alih oleh lembaga lain," katanya.
Saat disinggung tentang adanya komunikasi dengan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Pranowo Subianto terkait dengan keberlanjutan KSP, Moeldoko mengatakan bahwa pihaknya belum ada pembicaraan khusus terkait hal tersebut.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
