Ahok: perjanjian kerja sama monorel segera dikaji

Nantinya, kira-kira pada hari Kamis (5/6), kita sudah bisa membuat keputusan mengenai proyek pembangunan monorel oleh PT JM

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan perjanjian kerja sama terkait pembangunan monorel antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan PT Jakarta Monorel (JM) segera dikaji.

"Rencananya, Rabu (4/6) besok, tim pengkajian perjanjian kerja sama monorel dari Pemprov DKI dan PT JM akan menggelar rapat untuk membahas kelanjutan proyek ini," kata Wagub di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, selanjutnya, hasil dari rapat tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan kelanjutan proyek tersebut.

"Nantinya, kira-kira pada hari Kamis (5/6), kita sudah bisa membuat keputusan mengenai proyek pembangunan monorel oleh PT JM. Hasil rapat itu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan," ujar Ahok.

Dia menuturkan salah satu alasan belum adanya kejelasan terkait kelanjutan proyek monorel tersebut adalah karena pihak PT JM belum menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Pemprov DKI.

"Perjanjian kerja sama monorel itu belum ditandatangani karena kita masih mempermasalahkan business plan (rencana bisnis) dan jaminan dana bank untuk mendanai proyek ini," kata Ahok.

Selain itu, dia mengungkapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dikaji lebih lanjut oleh PT JM, di antaranya penentuan lokasi depo monorel dan jumlah penumpang yang dapat diangkut.

"Lokasi depo itu harus jelas. Kemudian, jumlah penumpang juga mesti dikaji ulang. Kalau syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi, lebih baik proyek pembangunan monorel ini kita lelang saja," ungkap Ahok.