Anindya Bakrie: Kadin ingin ambil peran di pemerintahan baru

Karena daripada kita meraba-raba, membuat roadmap sendiri, lebih baik kita bekerja sama dengan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie meminta arahan terkait program-program ekonomi keberlanjutan yang akan dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto agar para pengusaha bisa ambil peran.

Hal ini disampaikan Anindya dalam acara Sarasehan Kadin bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu. Menurut Anindya, hal ini perlu dilakukan agar Kadin selalu berjalan beriringan dengan pemerintah.

"Kami ingin mendapat sedikit kisi-kisi, kira-kira bagaimana program keberlanjutan dari Pak Jokowi (Joko Widodo) ke Pak Prabowo dan di mana Kadin bisa berperan," ujar Anindya.

Anindya menyebut bocoran program-program pemerintahan yang akan datang, akan digunakan oleh Kadin dalam menyusun peta jalan pengusaha.

Lebih lanjut, Anindya ingin pihaknya selalu terlibat aktif bersama pemerintah untuk mendorong perekonomian Indonesia mencapai target 8 persen.

"Karena daripada kita meraba-raba, membuat roadmap sendiri, lebih baik kita bekerja sama dengan pemerintah, memastikan bahwa teman-teman di lapangan bisa berpartisipasi membantu pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tugas kepada Kadin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui investasi.

Airlangga menyebutkan Indonesia memiliki target investasi sebesar Rp1.700 triliun. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak termasuk Kadin dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Itu adalah PR (pekerjaan rumah) Kadin, tidak ada yang lain kecuali Kadin yang kerja bersama BUMN," ujar Airlangga.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Airlangga, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Untuk mencapai target 8 persen, seperti yang direncanakan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, dibutuhkan campur tangan pihak swasta, dalam hal ini para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin.

Menurutnya, pelaku usaha memiliki peran yang besar dalam mendorong perekonomian nasional sebab pemerintah hanya memiliki anggaran sebesar Rp3.600 triliun.