BPS Kaltara meminta pemda konsisten kendalikan inflasi

Langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti menjaga stabilitas pasokan pangan, melakukan operasi pasar, dan memberikan bantuan sosial ke masyarakat terdampak.

Tanjung Selor (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta pemerintah daerah (pemda) konsisten melakukan pengendalian inflasi demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di seluruh daerah.

“Langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti menjaga stabilitas pasokan pangan, melakukan operasi pasar, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak,” kata Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai, di Tanjung Selor, Rabu.

BPS Kaltara mencatat adanya peningkatan harga pada September 2024. Hal ini tercermin dari inflasi year on year (y-on-y) yang mencapai 1,74 persen. Kenaikan harga ini terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok pakaian dan alas kaki.

Dari tiga kabupaten/kota yang menjadi objek pemantauan, Kabupaten Nunukan mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 2,24 persen, sedangkan Tanjung Selor menjadi yang terendah dengan inflasi 1,28 persen.

Beberapa komoditas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi, antara lain beras, emas perhiasan, cabai rawit, dan minyak goreng. Kenaikan harga komoditas-komoditas tersebut turut mendorong naiknya indeks harga konsumen (IHK) di provinsi ini.

Meskipun terjadi peningkatan inflasi, namun secara month to month (m-to-m), Kaltara mengalami deflasi sebesar 0,09 persen. Hal ini mengindikasikan adanya perlambatan laju kenaikan harga pada akhir bulan September.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, maka mulai Januari 2024, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2022=100.

Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2022=100) dibandingkan (IHK 2018=100), khususnya dari sisi cakupan wilayah, penambahan pasar online, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang.

Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama 2022, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.

SBH 2022 dilaksanakan di 150 kabupaten/kota, yang terdiri dari 38 ibu kota provinsi dan 112 kabupaten/kota.

Dari 150 kabupaten/kota tersebut, 90 kota merupakan lanjutan kabupaten/kota SBH 2018 yang mencakup wilayah urban dan 60 kabupaten merupakan kabupaten tambahan yang mencakup wilayah urban dan rural. Survei ini dilaksanakan di daerah perkotaan dan pedesaan dengan total sampel sebanyak 240.000 rumah tangga.
Baca juga: BPS: Inflasi Februari Kaltara di bawah angka nasional
Baca juga: Kalimantan Utara alami inflasi bulanan 0,57 persen