DKI masih tunggu evaluasi Mendagri terkait RPJPD

Yang pertama yang harus dilakukan dalam lima tahun pertama adalah penyelesaian yang masif terhadap problem-problem mendasar kota, seperti kemacetan, banjir, dan lainnya

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu evaluasi Menteri Dalam Negeri terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun Anggaran 2025-2045 yang diharapkan dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

"Ini masih dalam proses evaluasi Mendagri. Harapannya dalam waktu dekat bisa menjadi perda. Apalagi sebelumnya sudah mendapat persetujuan DPRD DKI Jakarta," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania di Jakarta, Rabu.

Atika mengatakan visi Jakarta yang dimuat dalam RPJPD 2025-2045 sudah disesuaikan juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yakni Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional.

Demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global, sambung dia, perlu rancangan yang teliti dan komprehensif untuk menerjemahkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menyusun strategi, seperti penguatan branding dan pengembangan pariwisata perkotaan, sejarah dan maritim, pengembangan ekonomi kreatif yang berfokus pada ekspor serta pelestarian budaya melalui pengembangan ruang seni.

Lalu, penguatan ekosistem riset dan inovasi di semua bidang, penyediaan infrastruktur kota yang handal dan berkelanjutan, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas intra dan inter-kota melalui pengembangan infrastruktur transportasi massal dan peningkatan konektivitas ke Kepulauan Seribu.

Atika mengatakan khusus terkait riset dan inovasi, Pemprov DKI berupaya merangkul dunia swasta yakni perusahaan rintisan, universitas, untuk sama-sama membangun sebuah ekosistem yang mampu menghadirkan solusi-solusi terbaik buat kota.

"RPJPD itu dipotong dalam target-target lima tahunan. Yang pertama yang harus dilakukan dalam lima tahun pertama adalah penyelesaian yang masif terhadap problem-problem mendasar kota, seperti kemacetan, banjir, dan lainnya," jelas Atika.

Lalu, pada lima tahun berikutnya adalah bagaimana dapat memperbaiki dan mulai menancapkan tonggak-tonggak kota global di dalam perkembangan.

"Yang paling penting adalah komitmen dari semua jajaran ASN untuk bagaimana kita dapat berkontribusi, dapat dalam mendukung upaya ini," ucap dia.