Kini kebanyakan dari masyarakat yang masih menyadang buta aksara bekerja sebagai buruh atau mencari pekerjaan lain. Hal ini mungkin sedikit menjadi kendala dalam melakukan pemberantasan buta aksara.Samarinda (ANTARA News) - Jumlah penyandang buta aksara di Kalimantan Timur mencapai 44.365 orang sampai dengan akhir 2013, kata anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Zain Taufik Nurrohman.
"Angka buta aksara di Kaltim berbanding terbalik dengan alokasi anggaran pendidikan dari APBD Kaltim dan kabupaten serta kota yang mencapai 20 persen ," kata Zain Taufik Nurrohman, di Samarinda, Selasa.
Ia mengatakan, hal ini tentu saja memprihatinkan mengingat program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota mengacu kepada peningkatan kualitas pendidikan. Karena itu, Zain meminta Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya untuk saling berkoordinasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program pemberantasan buta aksara di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kaltim.
Ia mengakui pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berkembang akan terhalang dengan masih tingginya angka buta aksara di Kaltim yang dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan iklim perekonomian masyarakat yang tidak sehat, adil dan sejahtera.
Zain mengimbau Dinas Pendidikan di provinsi dan seluruh kabupaten dan kota menyosialisasikan tentang pentingnya menempuh pendidikan baik di jalur formal maupun nonformal, terutama mempromosikan program kejar paket pendidikan masyarakat yang masuk kategori penyandang buta akasara.
"Kini kebanyakan dari masyarakat yang masih menyadang buta aksara bekerja sebagai buruh atau mencari pekerjaan lain. Hal ini mungkin sedikit menjadi kendala dalam melakukan pemberantasan buta aksara," ujarnya.
Karena itu dia mengharapkan dengan sosialisasi program kejar paket dapat menarik minat mereka untuk kembali belajar, mengingat waktu belajarnya yang fleksibel," kata Zain.
Para anggota Komisi IV DPRD Kaltim lainnya mendukung penuh upaya memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk pemberantasan buta aksara di berbagai daerah di Kaltim.
Para anggota Komisi IV DPRD Kaltim mengharapkan baik Dinas Pendidikan maupun instansi terkait lainnya apabila mengalami kendala dalam melaksanakan program pemberantasan buka aksara sebaiknya segera berkoordinasi dan bertukar pikiran dengan DPRD, agar masalah yang ada dapat ditemukan solusi yang tepat.
"Kami dari Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan tentunya akan menyambut baik serta akan membantu semaksimal mungkin sesuai dengan tupoksinya," kata Zain. (*)
Pewarta: Masnun
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
