Tentu ini akan memperkuat keterlibatan dan kolaborasi dengan Indonesia dalam merancang program serta membuat pemantauan proyek akan lebih efektif
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyampaikan tiga prioritas pemerintah baru kepada Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Hal itu ia sampaikan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AIIB Jin Liqun di sela agenda The 2024 AIIB Annual Meeting di Uzbekistan. Menurutnya, Jin Liqun turut memperhatikan apa yang akan menjadi prioritas nasional Indonesia pada pemerintahan baru.

“Reformasi di sektor-sektor ini akan menjadi krusial untuk pembangunan jangka panjang, dan AIIB berperan penting dalam membantu merealisasikan proyek-proyek di sektor tersebut,” ujar Suahasil dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan itu, Suahasil juga mengusulkan agar AIIB membuka kantor perwakilan di Indonesia, mengingat AIIB memiliki skala operasi yang besar di Indonesia.

“Tentu ini akan memperkuat keterlibatan dan kolaborasi dengan Indonesia dalam merancang program serta membuat pemantauan proyek akan lebih efektif,” kata dia.

Sementara itu, terkait tinjauan Project Affected People Mechanism (PPM) yang disampaikan Presiden Jin Liqun, Suahasil sependapat bahwa hal tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur yang didanai AIIB berjalan dengan baik tanpa menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat terdampak.

“Saya mendukung adanya konsultasi publik yang lebih inklusif, namun penting bahwa proses ini tidak memperlambat pelaksanaan proyek, melainkan mempercepatnya dan mendorong dukungan publik terhadap manfaat nyata dari proyek-proyek tersebut,” jelas Wamenkeu.

Ia pun berharap AIIB akan terus menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

"Kami sangat menantikan kelanjutan hubungan yang kuat ini, termasuk melalui diskusi lebih lanjut terkait usulan keberadaan kantor perwakilan AIIB di Indonesia, serta program-program pembangunan di sektor sosial dan infrastruktur lainnya," tuturnya.

Baca juga: RI sampaikan 4 rekomendasi untuk AIIB
Baca juga: Wamenkeu II sebut pagu pendanaan IKN pada APBN 2025 capai Rp15 triliun
Baca juga: Wamenkeu Suahasil bahas BPKH Limited dengan Wamenkeu Arab Saudi


Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024