"Untuk swasta kuotanya masih kurang, hanya 8.000 padahal kebutuhannya sampai 14.000-an. Untuk itu maka ya harus dinaikkan," kata Pramono usai bertemu dengan warga Pesanggrahan di Jakarta, Selasa.
Pramono mengatakan program sekolah gratis, baik negeri maupun swasta sudah berjalan. Sekolah negeri sudah diwajibkan untuk program wajib belajar 12 tahun.
Sedangkan untuk sekolah swasta juga sudah diberlakukan hanya saja menggunakan kuota.
Baca juga: Pramono Anung bertemu Anies dan Ahok jelang debat Pilkada DKI Jakarta
Mantan Sekretaris Kabinet itu juga menyatakan nantinya penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan tepat sasaran sehingga bisa memotong rantai kemiskinan yang ada di masyarakat.
"Saya dengar ini (KJMU) diberikan kepada yang mampu. Maka untuk itu, yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar sekaligus mendapatkan Kartu Jakarta untuk Mahasiswa Unggul," katanya
Terkait pendataan terkait KJP, menurut dia, bukanlah tanggung jawab warga, melainkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Karena itu warga tak usah khawatir dan dia berjanji bakal memperbaiki sistem pendataan.
Baca juga: Pramono nilai pembubaran diskusi di Kemang sebagai aksi premanisme
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).
Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Solo Escape
