Kementerian PUPR memastikan BSPS tepat sasaran dan bebas pungutan

Kami minta jangan main-main dalam penyaluran Program BSPS untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan ini.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak mana pun.

"Kami minta jangan main-main dalam penyaluran Program BSPS untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan ini. Kami siap tindak tegas siapa pun yang melanggar prosedur atau penyelewengan dalam penyaluran bantuan pemerintah ini," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, di Jakarta, Selasa.

Kementerian PUPR juga meminta masyarakat dan pihak mana pun segera melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau penyelewengan bantuan perumahan prorakyat tersebut.

Menurut Iwan, Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Kementerian PUPR juga meminta masyarakat atau siapa saja yang menemukan adanya penyelewengan bantuan BSPS untuk melaporkan melalui kanal pengaduan yang disediakan pemerintah seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor.

Dalam penyaluran bantuan, Kementerian PUPR juga menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS untuk mendampingi kelompok masyarakat dalam membangun rumah sesuai dengan syarat rumah sehat.

Kanal pengaduan SP4N Lapor adalah sebuah platform nasional yang memfasilitasi pengaduan dan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik. Platform ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.

"Kami siap menindaklanjuti apabila ada pengaduan masyarakat terkait program perumahan. Hal ini juga menjadi salah satu upaya mitigasi kami dalam manajemen risiko Program BSPS," kata Iwan.

Lebih lanjut, dia menambahkan dalam Program BSPS Kementerian PUPR menyalurkan dana stimulan senilai Rp20 juta, yaitu untuk pembelian bahan bangunan Rp17,5 juta dan upah tukang Rp2,5 juta.

Masyarakat penerima bantuan juga harus memiliki keswadayaan maupun semangat untuk memperbaiki rumahnya dan menentukan toko bangunan yang ditunjuk untuk menyediakan bahan material bangunan yang diperlukan dalam proses pembangunan.

"Kami menegaskan bahwa Program BSPS ini tidak ada pungutan biaya oleh pihak mana pun. Jadi jangan percaya apabila ada pihak-pihak yang melakukan tekanan atau menjanjikan sesuatu misalnya komisi jika ingin mendapatkan Program BSPS," kata Iwan pula.
Baca juga: Kementerian PUPR: Realisasi program BSPS 2023 capai 99,48 persen
Baca juga: Kementerian PUPR salurkan Program BSPS bagi 3.070 rumah di Sulteng