Pengamat: Pertemuan Prabowo dan Mega dapat perbaiki bangsa

Seperti yang kita sama-sama tahu pada Pilpres yang lalu norma ini menjadi pembahasan serius etika, maka dua pemimpin ini diharapkan mengklarifikasi norma, mengembalikan jalur etika pada tempatnya mengembalikan norma-norma kebaikan dan sehat dalam ber

Jakarta (ANTARA) - Pengamat/Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menilai pertemuan antara Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri harus terealisasi demi memperbaiki bangsa.

"Rupanya rakyat menaruh harapan tinggi bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini akan membuat sebuah hal baru yang positif untuk Indonesia, salah satunya memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa yang dirasa sudah rusak," kata Hensat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Hensat, pertemuan kedua tokoh besar itu dapat memperbaiki banyak hal, salah satunya iklim demokrasi dalam berpolitik yang belakangan di mata masyarakat cukup bergejolak selama 10 tahun terakhir.

Pertemuan antara keduanya, lanjut Hensat, juga dianggap masyarakat dapat meredam tensi politik yang sempat memanas selama Pilpres 2024 berlangsung.

"Seperti yang kita sama-sama tahu pada Pilpres yang lalu norma ini menjadi pembahasan serius etika, maka dua pemimpin ini diharapkan mengklarifikasi norma, mengembalikan jalur etika pada tempatnya mengembalikan norma-norma kebaikan dan sehat dalam berdemokrasi kepada tempatnya," kata Hensat.

Dengan bertemunya dua tokoh tersebut, masyarakat berharap suasana politik yang sebelumnya memanas bisa kembali meredam.

Hensat menilai pertemuan keduanya dapat membuahkan kolaborasi yang baik dalam rangka memperbaiki bangsa di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengungkapkan keputusan untuk bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto tergantung sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sampai saat ini, saya harus jujur. Sampai kemarin, tadi saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny dengan teman-teman, belum ada," kata Eriko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/9).

"Itu adalah hak prerogatif kebijaksanaan dari Ibu Ketua Umum. Kita tunggu bersama saja," tambahnya.

Selain itu, dia menjawab pertanyaan wartawan apakah pertemuan itu nanti akan membuat posisi PDIP menjadi koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Eriko menegaskan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan.

"Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul, ya, Bung Rony, yang paham hukum ini. Tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi," jelas Eriko.

Dirinya pun mengajak semua pihak menunggu perkembangan terkait pertemuan itu. Yang pasti, sambung Eriko, hubungan Megawati dengan Prabowo tidak ada masalah.

"Kalau secara pribadi, saya tahu persis Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo itu sangat dekat. Bahkan bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pada saat kepulangan Pak Prabowo juga, kan, pada saat zaman Ibu Mega, pemerintahan. Artinya di sini, mari kita tunggu," katanya.