Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk memperkuat publikasi kebijakan yang efektif untuk memastikan distribusi informasi berjalan optimal hingga ke seluruh daerah.
Dalam laman Kemendagri yang dipantau ANTARA di Jakarta, Selasa, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo membeberkan komitmen itu sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan implementasi kebijakan secara merata di setiap wilayah Indonesia.
"Kami BSKDN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Oleh karena itu, nantinya kami harap penyebaran informasi terkait kebijakan dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia melalui publikasi yang optimal," kata Yusharto.
Ia menjelaskan BSKDN akan menggunakan berbagai platform media, baik cetak maupun digital, untuk memperluas jangkauan publikasi kebijakan.
Baca juga: BSKDN: Inovasi daerah harus baru dan beri manfaat nyata
Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, media lokal, dan komunitas masyarakat setempat, juga terus ditingkatkan agar setiap kebijakan dapat dipahami dengan baik dan diterapkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
"Langkah ini kami harap dapat memperkuat kesadaran publik terhadap kebijakan yang sedang dijalankan dan membantu masyarakat dalam mengakses informasi yang relevan untuk kebutuhan mereka," ujarnya.
Yusharto mendorong partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan di daerah, termasuk pemda dan organisasi masyarakat.
Menurut ia, kebijakan yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebab penyampaian informasi yang jelas dan menyeluruh akan memudahkan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.
"Masyarakat akan lebih memahami kinerja pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks yang tersebar di luar," katanya.
Dalam laman Kemendagri yang dipantau ANTARA di Jakarta, Selasa, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo membeberkan komitmen itu sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan implementasi kebijakan secara merata di setiap wilayah Indonesia.
"Kami BSKDN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Oleh karena itu, nantinya kami harap penyebaran informasi terkait kebijakan dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia melalui publikasi yang optimal," kata Yusharto.
Ia menjelaskan BSKDN akan menggunakan berbagai platform media, baik cetak maupun digital, untuk memperluas jangkauan publikasi kebijakan.
Baca juga: BSKDN: Inovasi daerah harus baru dan beri manfaat nyata
Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, media lokal, dan komunitas masyarakat setempat, juga terus ditingkatkan agar setiap kebijakan dapat dipahami dengan baik dan diterapkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
"Langkah ini kami harap dapat memperkuat kesadaran publik terhadap kebijakan yang sedang dijalankan dan membantu masyarakat dalam mengakses informasi yang relevan untuk kebutuhan mereka," ujarnya.
Yusharto mendorong partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan di daerah, termasuk pemda dan organisasi masyarakat.
Menurut ia, kebijakan yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebab penyampaian informasi yang jelas dan menyeluruh akan memudahkan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.
"Masyarakat akan lebih memahami kinerja pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks yang tersebar di luar," katanya.
Baca juga: BSKDN dorong daerah segera beralih dari sistem manual ke digital
Baca juga: BSKDN minta daerah optimalkan penggunaan KIA
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
