"Good neighbour policy" dan diplomasi di masa transisi

Jakarta (ANTARA) - Good neighbour policy yang diterapkan Indonesia dalam interaksinya sebagai tetangga yang baik di kawasan diyakini masih menjadi pilihan yang akan diteruskan dalam pemerintahan mendatang.

Kebijakan bertetangga yang baik tak terelakkan dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai, termasuk menjadi opsi untuk penyelesaian seandainya ada sengketa wilayah, sebagaimana ketegangan di LCS (Laut Cina Selatan) hari-hari ini.

Di kawasan, kebijakan ini mengakar pada nilai-nilai Asia yang lebih menitikberatkan pada sisi harmoni daripada keakuan, lebih pada rasa ketimbang semata-mata rasio.

Apalagi selama ini, Indonesia kerap dianggap sebagai pemimpin tradisional ASEAN sehingga kebijakan tetangga yang baik yang selama ini diterapkan Indonesia sudah pasti menjadi acuan bagi yang lain.

Pilihan akan bertahan pada posisi tersebut, semakin tampak manakala Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga merupakan Presiden Terpilih RI berkunjung ke negara-negara sahabat termasuk negara anggota ASEAN bahkan sebelum dirinya dilantik.

Tercatat menjelang pelantikan sebagai Presiden RI pertengahan Oktober ini, sudah separuh lebih negara anggota ASEAN yang dikunjungi Menhan Prabowo. Ditambah kunjungan ke negara-negara sahabat lain, seperti Rusia, China dan Prancis.

Kunjungan tersebut bermakna menegaskan visi kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Melalui inisiatif mengunjungi negara-negara ASEAN, tercermin bahwa pemerintahan Indonesia ke depan ingin membangun fondasi kuat untuk menjalankan peran pemimpin tradisional dan tetangga yang baik di kawasan.

Selaras dengan gagasan bahwa baik di kawasan maupun global, Indonesia akan lebih memosisikan diri sebagai “tetangga yang baik” atau good neighbour policy.

Gagasan kebijakan bertetangga yang baik itu berbasis pada tradisi di negeri ini, bahwa tetangga merupakan pihak yang dekat, yang akan menolong ketika sedang menghadapi kesulitan. Tetangga yang akan segera datang menolong, bukan saudara kandung yang tinggal berjauhan.

Diplomasi masa transisi

Lawatan Menhan Prabowo mengunjungi sejumlah negara sahabat (ASEAN plus), ditengarai sebagai upaya membuka pintu diplomasi di masa transisi pemerintahan RI. Sebab dalam kunjungan ke sejumlah negara sahabat tersebut, ia memperoleh sambutan sangat hangat, layaknya seorang presiden, seperti terlihat saat bertemu Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Secara protokoler kenegaraan, kedatangan Menhan Prabowo bukan lagi sekadar kunjungan menteri pertahanan, namun laksana seorang presiden. Tampak pula dalam penentuan lokasi pertemuan, bukan di kantor menteri, melainkan di Istana Kepresidenan. Seperti saat Prabowo diterima Presiden Vietnam Lo Tam di Istana Kepresidenan yang megah, di Hanoi, pertengahan September lalu.

Salah satu kemegahan dimaksud, bagaimana dalam ruang pertemuan, terdapat patung Ho Chi Minh, pendiri Vietnam, yang merupakan sahabat dekat Bung Karno.

Prabowo telah memulai diplomasi dengan negara-negara sahabat sebelum dilantik, sehingga setelah pelantikan kelak, kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara sahabat, sudah mengenalnya dengan baik.

Muhibah Prabowo di masa transisi tentu akan berdampak positif, menempatkan Indonesia dalam posisi strategis dalam percaturan global. Sebagai presiden terpilih, ia memiliki kepentingan menjadikan Indonesia sebagai penentu dalam pergaulan internasional.

Banyaknya kunjungan tersebut, juga bertujuan untuk mempersiapkan Prabowo saat resmi sebagai presiden kelak, sehingga bisa lebih banyak terlibat dengan isu-isu global.

Persahabatan dan kemitraan strategis dengan negara-negara di Asia dan Eropa kemudian bisa ditindaklanjuti dengan hubungan bilateral yang setara.

Sudah jelas bahwa saat ini masyarakat Indonesia hidup dalam realitas geopolitik yang berbeda dibandingkan dengan saat Perang Dingin. Patut disyukuri bahwa konfrontasi blok Timur dan blok Barat adalah peninggalan masa lalu.

Di masa kini, realitas multipolar yang baru telah muncul dan kita perlu menata kerja sama untuk menghadapinya. Semakin banyak negara dengan berbagai cara pandang, termasuk Indonesia, menyatakan untuk berpartisipasi membentuk tatanan internasional (international order), sesuai visi politik luar negeri pemerintahan nanti.

Prabowo selama ini sudah dikenal dengan pendekatannya yang proaktif dan visioner yang selalu menekankan pentingnya kebijakan good neighbour policy yang berarti menjaga hubungan harmonis, saling menghormati, dan kolaborasi secara konstruktif.

Makna strategis

Lawatan Prabowo merefleksikan visi kebijakan luar negerinya, termasuk ikhtiar memperkuat hubungan diplomasi di kawasan Asia Tenggara.

Sebagaimana disebut sebelumnya, dalam konteks ASEAN, prinsip “tetangga yang baik” tidak hanya sekadar retorika politik. Konsep ini mencakup perilaku dan sikap saling mendukung di antara negara-negara di Asia Tenggara, untuk mencapai stabilitas, keamanan, dan kemakmuran bersama.

Muhibah tersebut dapat dimaknai, memastikan komitmen negara-negara yang dikunjunginya terhadap solidaritas ASEAN, khususnya dalam menghadapi tekanan geopolitik dari kekuatan besar.

Prabowo tampaknya ingin membangun komitmen atau kesepakatan awal terkait kerja sama keamanan dan pertahanan di kawasan.

Diplomasi pertahanan menjadi instrumen penting bagi presiden terpilih untuk memperkuat kerja sama keamanan ASEAN, terutama di tengah situasi geopolitik yang semakin tidak menentu.

Lawatan Prabowo merupakan upaya awal memperkuat hubungan bilateral dan mengamankan dukungan dari negara-negara tetangga sebelum ia resmi dilantik.

ASEAN sangat bergantung pada hubungan pribadi antarpemimpin negara, dan membangun kepercayaan sejak dini adalah langkah penting untuk menciptakan kerja sama yang lebih efektif di masa mendatang.

Dengan bertemu langsung dengan para pemimpin ASEAN, Prabowo dapat menyelaraskan visinya dengan visi negara-negara lain di kawasan terkait tantangan-tantangan strategis seperti ketegangan di Laut China Selatan dan persaingan pengaruh antara China dan Amerika Serikat.

Prabowo berusaha menempatkan Indonesia sebagai pemimpin yang mampu memandu ASEAN menuju kohesi yang lebih solid, di tengah persaingan kekuatan besar dan tantangan-tantangan baru yang semakin kompleks.

Ia seolah ingin memberi sinyal atau tanda bahwa orientasi politik kita kemungkinan akan sedikit bergeser. Dari yang tadinya agak barat, ini mungkin kita agak ke Timur. Dalam konteks ini maksudnya ke negara-negara yang tidak selalu akrab dengan negara-negara Barat, terutama Amerika. Bahwa kunjungan yang dilakukan tersebut bertujuan menemukan ruang baru bagi kerja sama ekonomi perdagangan Indonesia, di luar negara-negara Barat, utamanya AS.

Dari daftar negara-negara yang dikunjungi, tampak Menhan Prabowo lebih berkehendak menjalin kerja sama dengan negara-negara Timur, seperti Turki, China, dan Rusia, yang memiliki potensi besar dalam hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia.

Kunjungan ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia ingin lebih berperan di panggung internasional sebagai negara yang mampu menghimpun kekuatan Timur.

Kunjungan Prabowo ke China dan Rusia dapat memberi pengaruh besar terhadap hubungan politik luar negeri Indonesia dengan Amerika yang berseberangan nilai-nilai politiknya dengan dua negara tersebut. Strategi Indonesia untuk mendekati China, Rusia, dan Turki, dilakukan dalam rangka meningkatkan posisi tawar terhadap negara-negara Barat yang selama ini dianggap menekan dan mengabaikan kepentingan Indonesia.

Dengan memperkuat posisi tawar, memungkinkan Indonesia mempunyai akses yang lebih besar dalam merealisasikan kepentingannya.

Dampak lainnya, akses Indonesia terhadap bantuan-bantuan, baik dari negara-negara Barat maupun lembaga-lembaga Internasional, mungkin dapat menjadi semakin melemah.

Di sisi lain, Indonesia nantinya bisa membuka pintu bantuan dari negara-negara lain. Untuk meningkatkan posisi tawar dalam mendapatkan akses lebih besar di bidang keamanan, misalnya pembelian alutsista, merupakan bagian strategi Indonesia dalam membuka pasar lebih luas, yakni di luar blok Barat.

*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon