Pemerintah merilis terbatas untuk tahap pertama tiga aplikasi untuk mendukung layanan digital nasional yaitu INApas, INAku dan INAgov.
"Kementerian Kominfo itu memberikan yang terbaik dalam kolaborasi dengan ekosistem untuk mewujudkan transformasi digital di sektor pemerintahan ini," ucap dia dalam rilis pers, Selasa.
Hal itu dikatakannya dalam konferensi pers usai Rilis Terbatas Tahap Pertama INApas, INAku dan INAgov di Kantor INA Digital, Jakarta Selatan, Senin (30/9)
Baca juga: Menkominfo dorong penerapan regulasi percepatan transformasi digital
Baca juga: Pemerintah lakukan rilis terbatas tiga layanan utama INA Digital
Menurut Nezar, rilis tahap pertama INApas, INAku, dan INAgov merupakan momentum bersejarah. Dengan rilis terbatas ini, maka birokrasi akan mengalami satu lompatan dalam layanan publik, yaitu mulai memakai platform digital.
Oleh karena itu, Nezar berharap rilis tiga produk INA Digital tersebut menjadi wujud nyata percepatan tranformasi digital nasional. "Kita harapkan transformasi digital ini bisa lebih cepat lagi jalannya," ucap dia.
Sesuai dengan amanah Presiden RI Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, INA Digital memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan, pengintegrasian, pemeliharaan, serta menyelenggarakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterpaduannya melalui pengembangan tiga portal dan aplikasi penghubung.
INApas merupakan layanan identitas digital terpadu untuk akses ke berbagai layanan digital pemerintah secara praktis. Sedangkan INAku menjadi portal pelayanan publik untuk akses ke berbagai layanan digital pemerintah secara mudah.
Sementara, INAgov merupakan portal administrasi pemerintahan untuk akses bagi Aparatur Sipil Negara ke berbagai layanan administrasi pemerintahan secara efisien.
Rilis Tahap Pertama INApas, INAku dan INAgov dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
Baca juga: Presiden: Kita patut bersyukur miliki INA Digital permudah layanan
Baca juga: Menkominfo sebut percepatan INA Digital penting pangkas korupsi
Baca juga: Menpan RB: INA Digital jadi modal dasar pemerintahan ke depan di IKN
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
