TNI AU kerja sama dengan BPK cegah penyelewengan anggaran

Jakarta (ANTARA) - Jajaran TNI Angkatan Udata bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam bidang pemeriksaan kinerja atas efektifitas perencanaan dan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) guna mencegah terjadinya penyelewengan anggaran di internal AU.

Dalam siaran pers TNI AU yang disiarkan di Jakarta, Selasa, kerja sama itu dibuka dalam rapat antara TNI AU dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di ruang rapat Itjenau, Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/9).

Wakil Inspektur Jenderal TNI AU Marsekal Pertama TNI Basuki Rochmat mengatakan kegiatan ini juga merupakan bagian dari fungsi BPK dalam mengawasi pengelolaan anggaran yang dilakukan instansi pemerintah.

Kegiatan ini juga menjadikan BPK sebagai alat pemerintah yang tepat untuk mewujudkan administrasi maupun pengelolaan anggaran yang tertib di lingkungan TNI AU, khususnya dalam pengadaan alpalhankam.

Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan BPK, Basuki berharap pengelolaan anggaran di tubuh TNI AU bisa tetap tertata dengan rapih dan sesuai dengan perencanaan penggunaan.

"Pemeriksaan juga berfungsi mencegah terjadinya penyimpangan keuangan serta penurunan kinerja organisasi sedini mungkin untuk menjamin kesesuaian antara perencana program kerja dan pelaksanaannya dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Basuki melanjutkan hingga saat ini pemeriksaan yang dilakukan BPK masih berlangsung dan pihaknya belum mengetahui hasil rekomendasi yang akan diberikan BPK.

Basuki hanya memastikan TNI AU tidak akan mengintervensi upaya pemeriksaan anggaran dan program kerja yang dilakukan BPK.