HTI sosialisasikan politik Islam dan ekonomi syariah

Sosialisasi tersebut antara lain melalui Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) secara nasional pada 70 titik se-Indonesia, termasuk dua kota di Kalimantan Selatan (Kalsel),"

Banjarmasin (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia yang disampaikan Ustadz Abu Zaid menyatakan, pihaknya akan terus mensosialisasikan politik Islam dan ekonomi syariah.

"Sosialisasi tersebut antara lain melalui Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) secara nasional pada 70 titik se-Indonesia, termasuk dua kota di Kalimantan Selatan (Kalsel)," ujarnya kepada wartawan, Minggu.

Menurut dia, kerusakan yang terjadi belakangan dari sisi sosial politik dan ekonomi masyarakat karena sistem yang salah, yaitu sistem demokrasi dan ekonomi kapitalis liberal.

Karena itu, lanjutnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memberi solusi sebagaimana Islam sudah menjelaskan sistem politik Islam dengan menerapkan syariat Islam dalam naungan Khilafah.

Begitu pula dengan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang berada dalam naungan Khilafah, insya Allah akan menyejahterakan masyarakat, tandasnya.

Ia menyatakan, HTI menginginkan perubahan, tapi bukan sekedar perubahan sebagaimana yang dibayangkan banyak orang saat ini.

"Yang kita inginkan adalah perubahan sistem sekarang ini menjadi sistem Islam. Menerapkan Islam secara menyeluruh, dalam berbagai aspek kehidupan," ujarnya.

"KIP merupakan bagian edukasi agar masyarakat memahami Islam dengan benar. Benar memahami sistem, sama pentingnya dengan benar memahami aqidah," demikian Abu Zaid.

Sementara itu, Humas DPD I HTI Kalsel Ustaz Hidayatul Akbar mengungkapkan, HTI sudah sejak awal tahun 1980-an menjelaskan bahwa penjajahan masih terjadi di negeri-negeri muslim.

"Namun penjelasan itu tidak mudah diterima lantaran sebagian besar masyarakat memahami bahwa mereka sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945," lanjutnya.

"HTI pun pernah mengopinikan secara masif tentang penguasaan asing terhadap kekayaan alam kita. Dalam berbagai kegiatan, HTI membandingkan head to had khilafah dengan sistem kapitalis termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam," tambah juru bicara HTI Kalsel itu.

Kegiatan KIP yang digelar HTI di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel di Kota Banjarmasin 29 Mei lalu dan kota Rantau (117 km utara Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Tapin 1 Juni 2014.
(KR-SHN/H005)