Jenewa (ANTARA) - Partai Kebebasan Austria (FPO) menjadi partai berhaluan ekstrem kanan pertama sejak Perang Dunia II yang memenangi pemilu legislatif Austria pada Minggu (29/2), dengan raihan suara 29,2 persen.

Berdasarkan hasil awal pemilu yang diumumkan Kementerian Dalam Negeri pada Senin pagi, raihan suara FPO mengalahkan Partai Rakyat Austria (OVP) pimpinan Kanselir Karl Nehammer, yang mendapat 26,5 persen suara.

Partai Sosial Demokrat Austria (SPO) berada di posisi ketiga dengan 21,1 persen suara, diikuti dengan Partai NEOS yang berhaluan liberal dengan 9 persen suara dan Partai Hijau yang mendapat hanya 8 persen suara.

Pada sore hari usai pemungutan suara, pemimpin FPO Herbert Kickl menegaskan kembali bahwa partainya berhak membentuk pemerintahan baru Austria.

"Kami juga siap membentuk pemerintahan baru," ucap Kickl pada Minggu dalam sebuah acara diskusi antara perwakilan partai politik utama Austria yang disiarkan televisi nasional ORF.

Kickl tak menampik bahwa pemerintahannya akan perlu dukungan partai lain untuk memerintah, seraya menegaskan bahwa partainya terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun.

Meski demikian, upaya FPO membentuk pemerintahan kemungkinan akan terhalang karena semua partai utama Austria telah menyatakan menolak memerintah bersama FPO.

"Apa yang saya katakan sebelum pemilu akan saya katakan lagi setelah pemilu," ucap Nehammer dalam forum diskusi tersebut, merujuk pada pernyataannya yang menolak membentuk koalisi bersama FPO.

Pemimpin SPO Andreas Babler, dalam forum yang sama, juga menyatakan penolakannya untuk berkoalisi dengan FPO. Ia berkata, hasil pemilu tersebut hanyalah "awal dari sebuah perjalanan".

Sementara itu, Presiden Alexander Van der Bellen dalam konferensi pers pada Minggu menyatakan, dirinya akan berdialog dengan semua partai yang memiliki kursi di Parlemen Austria.

"Sekarang kita perlu saling berdialog untuk mencari solusi dan kompromi bersama. Mungkin ini perlu waktu, tapi waktunya dimanfaatkan dengan baik," kata Van der Bellen.

Menurut Konstitusi Austria, pemerintahan federal harus sudah menyatakan pengunduran diri kepada presiden pekan ini.

Presiden Van der Bellen mengatakan bahwa dialog dengan partai politik tersebut bertujuan untuk mengetahui partai-partai mana saja yang bisa saling bekerja sama. Ia membandingkan proses pembentukan pemerintahan dengan olahraga lompat tinggi.

"Kalau tidak bisa melampaui palangnya sendirian, maka harus bisa meyakinkan pihak lain," kata dia.


Sumber: Anadolu


 

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024