Pemerintah lakukan rilis terbatas tiga layanan utama INA Digital

 

"Kita ingin belajar bagaimana industri digital melakukan rilis sehingga dengan 10 ribu sampai 40 ribu pengguna nanti feedback-nya akan segera kita evaluasi, akan segera kita perbaiki," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Rilis Terbatas Tahap Pertama INApas, INAku, dan INAgov di Jakarta, Senin.

Menurut dia, peluncuran tiga platform bagian dari INA Digital itu merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang terintegrasi, serta memastikan setiap tahapan dari layanan ini sudah melibatkan lembaga keamanan siber negara.

Adapun INApas merupakan layanan identitas digital terpadu yang digunakan sebagai akses ke berbagai layanan digital pemerintah secara praktis yang menerapkan layanan single sign-on dan multi-factor authentication (MFA).

Menpan RB mengatakan, bagi masyarakat yang sudah menggunakan INApas, dapat menikmati manfaat yakni hanya melalui smartphone bisa mengakses layanan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, untuk INAku merupakan portal pelayanan publik yang memberikan masyarakat akses ke berbagai layanan digital pemerintah secara mudah. Pada tahap awal rilis terbatas, portal ini menyediakan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, sosial, hingga kepolisian.

Sementara untuk INAgov, yakni portal administrasi yang memberikan ASN akses ke berbagai layanan pemerintahan secara efisien, mengingat adanya pengelolaan data administrasi secara terpusat dalam satu portal.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyampaikan melalui rilis terbatas ekosistem INA Digital ini, menjadi sebuah loncatan bagi pemajuan birokrasi di Tanah Air, itu karena dalam bidang pelayanan publik, Indonesia menerapkan platform digital yang terintegrasi.

"Karena dengan rilis terbatas ini maka birokrasi kita akan mengalami satu lompatan dalam pelayanan publik, yaitu kita mulai memakai platform digital. Jadi tadi sudah dijelaskan ada INAgov, INAku, dan INApas, serta kita harapkan transformasi digital ini bisa lebih cepat lagi jalannya," kata dia.

Sesuai dengan amanah Presiden RI Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, INA Digital memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan, pengintegrasian, pemeliharaan, serta menyelenggarakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterpaduannya melalui pengembangan tiga portal dan aplikasi penghubung.

Baca juga: Pemerintah bakal rilis portal layanan digital untuk 40 ribu pengguna
Baca juga: BSKDN dorong daerah segera beralih dari sistem manual ke digital
Baca juga: Menkominfo nilai layanan digitalisasi meningkat dalam satu dekade