"Pengusaha karaoke perlu diaudit oleh auditor independen. Bila pengusaha karaoke nakal, bisa didenda hingga 300 persen,” katanya seperti dikutip dari laman DPR, Jumat.
Namun, katanya, RUU ini juga tetap harus melindungi semua stake holder di industri musik, agar musik Indonesia tetap hidup dan terbebas dari aksi pembajakan.
Saat ini DPR RI sedang merancang RUU Hak Cipta untuk menggantikan UU No.19/2002 tentang Hak Cipta yang kini masih berlaku.Menurut Nudirman, penegak hukum perlu tambahan UU yang lebih mumpuni selain KUHP untuk memberantas aksi pembajakan sekaligus melindungi para pemilik hak cipta. Apalagi tindak pidana pembajakan bukan delik aduan.
"RUU ini harus kita segerakan untuk lindungi semua kepentingan, sehingga dengan UU tersebut semua bisa tersenyum dan dapat rezeki, termasuk negara yang dapat masukan dari pajak," harap politisi Partai Golkar tersebut saat rapat dengar pendapat dengan para pelaku industri musik.
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
