Tiongkok akan kirim penjaga perdamaian ke Sudan Selatan

PBB (ANTARA News) - Tiongkok akan segera mengirim batalyon infanteri untuk memperkuat misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa di Sudan Selatan yang dilanda perang, kata para pejabat, Kamis.

Pada Desember, Dewan Keamanan memutuskan untuk mengirim 5.500 tentara penjaga perdamaian tambahan -beberapa ditugaskan kembali dari misi PBB lainnya di Afrika- untuk misi PBB di negara terbaru di dunia tersebut, sehingga total penyebaran menjadi 12.500.

Lebih dari separuh dari bala bantuan tersebut telah tiba, demikian seperti dilaporkan AFP.

Kepala penjaga perdamaian PBB, Herve Ladsous, Kamis, mengonfirmasi bahwa Tiongkok telah setuju untuk mengirimkan satu "batalyon" terdiri 850 tentara dalam beberapa bulan ke depan.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa PBB "sedang dalam proses penggelaran satu batalyon Rwanda" untuk ditugaskan kembali dari misi PBB di Darfur, dan mengharapkan "dua pekan ke depan pasukan Ethiopia, pasukan tambahan Kenya, dan kemudian Tiongkok."

Para pejabat PBB mengatakan, ini adalah pertama kalinya Tiongkok akan mengirim satu unit tempur untuk operasi penjaga perdamaian PBB.

Beijing telah berpartisipasi dalam misi PBB di Mali dan Darfur, tetapi hanya mengirimkan unit-unit logistik dan perlindungan.

Dewan Keamanan PBB, Selasa, menyetujui pembuatan resolusi membela masyarakat sipil menjadi tugas prioritas tertinggi dalam misi Sudan Selatan.

Peran misi lainnya adalah untuk tetap tidak menutup mata pada situasi hak asasi manusia, membantu memberikan bantuan kemanusiaan, dan untuk mengawasi kepatuhan gencatan senjata yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersaingan tetapi tidak pernah dihormati.

PBB mengatakan, kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin telah dilakukan oleh kedua pihak dalam konflik, yakni para pendukung Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden Riek Machar, dan khawatir terjadi bahaya kelaparan.

Sudan Selatan baru merdeka dari Sudan tiga tahun yang lalu dan telah dirusak oleh konflik antara kelompok pemberontak dan pemerintah sejak 15 Desember, yang mengakibatkan pembantaian dan kekejaman terhadap ribuan warga sipil dari kedua pihak.

Sekitar satu juta orang telah mengungsi dan banyak yang tinggal di tempat yang sangat sempit dan berbahaya.

(H-AK)