Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menyederhanakan kebijakan pupuk bersubsidi hingga meningkatkan alokasi subsidi pada tahun anggaran 2024.
Penyederhanaan kebijakan pupuk bersubsidi ini dilakukan untuk memudahkan petani nasional menebus pupuk bersubsidi demi terwujudnya ketahanan pangan nasional.
"Sudah banyak sekali (penyederhanaan kebijakan pupuk bersubsidi dari Pemerintah). Volume ditambah, penebusannya dipermudah, kemudian digitalisasi juga sudah kita lakukan," ujar Rahmad melalui keterangan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu.
Rahmad menyampaikan tahun ini Pemerintah menambah volume pupuk bersubsidi dari alokasi awal tahun 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Diharapkan, penambahan alokasi ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
"Diputuskan oleh Pemerintah yang paling benar itu sesuai dengan luasan lahan. Kalau luas lahan itu butuhnya segitu, ya makanya 9,5 juta ton ini insya Allah akan terus dijaga di situ," kata Rahmad.
Dari penambahan volume alokasi subsidi pupuk tersebut, Rahmad menyebutkan bahwa Pemerintah memasukkan kembali pupuk organik sekitar 500.000 ton dalam skema subsidi. Kebijakan untuk menciptakan pertanian berkelanjutan di tanah air.
"Organik dimunculkan kembali. Kenapa organik penting? Karena kita sedang mau menggenjot produktivitas. Kalau menggenjot produktivitas, organiknya hilang. Ya paling bisa dikejar 2 hingga 3 tahun, setelah itu akan terjun bebas," ucapnya.
Namun demikian, Rahmad menegaskan bahwa penambahan alokasi pupuk bersubsidi harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan. Karena itu di bulan Februari, Pupuk Indonesia mengambil inisiatif untuk digitalisasi kios-kios.
Terdapat lebih dari 27 ribu kios yang sudah berhasil didigitalisasi dalam satu bulan. Petani yang terdaftar, cukup membawa KTP untuk menebus pupuk.
Penyederhanaan yang dilakukan Pemerintah berikutnya adalah pembaruan data e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) setiap empat bulan sekali setiap tahun.
Melalui kebijakan ini, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada tahapan evaluasi di tahun berjalan.
Per 25 September 2024, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional di angka 51,8 persen, atau 4,94 juta ton dari alokasi 2024 sebesar 9,55 juta ton.
Oleh karena itu, dalam acara Rembuk Tani yang berlangsung di Sembalun, Lombok Timur, NTB, Sabtu (28/9), Rahmad mengajak seluruh petani nasional termasuk petani yang berada di NTB segera menebus pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang didapat sehingga dapat memenuhi kebutuhan selama musim tanam.
Guna mendukung kebutuhan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia menyiapkan ketersediaan stok hingga Gudang Lini III (kabupaten/kota) di atas ketentuan minimum yang diatur Pemerintah.
Adapun stok pupuk bersubsidi per 25 September 2024 di NTB untuk jenis Urea 31.383 ton atau 620 persen dari stok minimum yang diatur Pemerintah, kemudian 19.493 ton (520 persen), NPK Kakao 66,35 (102 persen) dan pupuk organik 1.220 ton (203 persen).
Untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, yaitu 34 distributor, 32 Gudang, 1.603 kios, dan 20 petugas lapang yang memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan dengan tepat.
"Dengan mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," ujarnya.
Baca juga: Digitalisasi oleh Pupuk Indonesia dukung swasembada pangan di Lombok
Baca juga: Pupuk Indonesia: Pemerintah kembali alokasikan pupuk organik
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
