Jakarta (ANTARA News) - Hingga kini ternyata masih ada 26 negara anggota PBB yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia, sebagaimana terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPR dan jajaran Departemen Luar Negeri di Jakarta, Selasa. "Kami menerima hal ini dalam konteks informasi. Dan hal semacam itu akan lebih dimantapkan melalui rapat bersama Menteri Luar Negeri, apakah bisa dipelajari dan dipertimbangkan pembukaan hubungan diplomatik serentak dengan ke-26 negara anggota PBB itu, kecuali Israel," kata Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga yang memimpin rapat tersebut. Theo dan beberapa anggota komisi lainnya seperti Permadi dan Sabam Sirait (Fraksi PDI Perjuangan), Boy WW Saul (Fraksi Partai Demokrat), serta Marzuki Darusman (Fraksi Partai Golkar) sepakat belum cukup informasi yang mendetil untuk mengangkat masalah ini ke jenjang lebih tinggi, yakni pembukaan hubungan diplomatik. Rapat dengan jajaran Deplu itu sendiri membahas tentang rencana pembukaan hubungan diplomatik dengan Palau, sebuah negara kecil yang merupakan tetangga RI di atas wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Deplu, Primo Joelianto, mengatakan pembukaan hubungan diplomatik dengan Palau wajar dilakukan karena negara tetangga itu tidak pernah merugikan kepentingan Indonesia. "Selain itu, kita sudah cukup lama mengabaikan kepentingan kawan-kawan di Pasifik, terutama di bahagian Selatan ini. Kita mesti merangkul mereka dalam suatu pergaulan internasional yang benar," kata Primo Joelianto. Palau merupakan negara pulau di Pasik yang beribukotakan Koror. Negara seluas 459 km persegi ini mendapatkan kemerdekaan (dari AS) pada tanggal 1 Oktober 1994. Jumlah penduduk Palau sesuai data terakhir pada bulan Juli 2005, mencapai 19.949 orang atau memiliki tingkat kepadatan 43 jiwa per km persegi, dengan total Produk Domestik Bruto 174 juta dolar AS sesuai angka tahun 2001. Negeri ini sering menjadi kawasan terdamparnya dan juga persinggahan para nelayan Indonesia dari Kepulauan Sangihe serta Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. "Para pejabat Palau berharap, Indonesia bisa lebih banyak berperan di Pasifik (Selatan), dan juga minta produk-produk Indonesia masuk negaranya, karena dianggap lebih murah, sehingga membantu masyarakatnya," kata Direktur Asia Timur dan Pasifik Deplu, Yuri Thamrin.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006