Kemenkop terima UU Perkoperasian dibatalkan MK

...kita semua menerima...

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menyatakan pihaknya menerima keputusan dibatalkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"MK adalah lembaga tinggi negara yang berwenang atas hal ini, kita semua menerima," kata Agus Muharram di Jakarta, Rabu.

MK pada Rabu (28/5) menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan menyatakan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

Namun, Agus Muharram mengingatkan gerakan koperasi atas konsekuensi logis yang timbul akibat pembatalan UU Perkoperasian tersebut.

"Koperasi harus menerima konsekuensi, pertama Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam kemungkinan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bukan lagi oleh Lembaga Pengawas KSP yang akan didirikan pada tahun 2014 sesuai dengan pesan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian." katanya.

Menurut dia, OJK memiliki standar keuangan yang jelas berbeda dengan standar koperasi, bahkan menurut dia bukan tidak mungkin sistem perbankan akan diberlakukan pada koperasi.

Konsekuensi kedua, kata Agus, sudah tidak ada peluang bagi pemerintah maupun gerakan koperasi untuk membentuk lembaga penjamin simpanan, sehingga koperasi harus menjamin sendiri simpanan anggotanya.

Konsekuensi lainnya, lanjut Agus, koperasi tidak bisa mengangkat pengurus dari kalangan profesional non-anggota karena UU Nomor 25 tahun 1992 tidak memungkinkan hal itu dilakukan.

Padahal, di era pasar bebas khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional di bidangnya agar bisa memenangkan persiangan.

Agus mencontohkan koperasi tidak dimungkinkan untuk merekrut negosiator profesional untuk menegosiasi bisnis internasional.

"Jadi koperasi harus siap untuk anggotanya lebih profesional dalam menghadapi era pasar bebas karena tidak lagi dimungkinkan untuk merekrut non-anggota jadi pengurus. Koperasi harus siap," ujarnya.

Meski begitu, ia mengajak gerakan koperasi untuk menerima keputusan MK atas pembatalan tersebut.(*)

29 Juni 2014

Kemenkop tidak menyadari bahwa koperasi adalah Gerakan rakyat yang secara sadar mau saling membantu. Jadi keberadaan koperasi adalah kesepakatan bersama. Itulah jiwanya koperasi. Kalau ada orang luar yang bukan anggota mau mencampuri urusan internal koperasi, maka akan melukai jati diri koperasi. Sebenarnya kemenkop berterima kasih pada gerakan koperasi. Karena koperasi ikut berjuang juga untuk kesejahteraan rakyat, sehingga membantu juga tugas pemerintah. Yang perlu kemenkop lakukan hanyalah membina..

0 0 Balas LaporkanHapus
5 Juni 2014

.....lalu apa manfaat sertifikan komopetensi manajer kalau sekretaris menterinya saja meragukan profesionalitas pengelola koperasi, padahal ada satu unit kopetensi tentang melakukan negosiasi,,,,kayaknya kok tidak ada koordinasi dengan para deputinya nich....

0 0 Balas LaporkanHapus
5 Juni 2014

Sejak awal saya sudah ragu tentang UU 17 thn 2012 ini walau sy sudah PAD tidak masalah tinggal kembali ke UU yang lama dan adanya LPS LPK itu juga mengisyaratkan utk memberi kesempatan pejabat koperasi yang sudah purna tugas bukan menuju lembaga yang profesional gituuuuuuuuu trimsss pejuang yg mengajukan peninjauan kembali ke MK n selamatttttttttttt yaa

0 0 Balas LaporkanHapus
29 Mei 2014

terima kasih MK yang telah melihat dengan Jelas permasalahan ttg Perkoperasian, lebih baik tidak usah lagi ada UU ttb Perkoperasian yang baru, kecuali para Pembuat UU nya
adalah orang orang Koperasi

0 0 Balas LaporkanHapus
29 Mei 2014

Kita belum siap dengan UU No. 17 tahun 2012 karena SDM pengelola Koperasi belum siap dan sepertinya UU No. 17 banyak muatan politisnya. Bravo UU No, 25 Tahun 1992

0 0 Balas LaporkanHapus