BI gelar GNPIP perkuat stabilitas pasokan pangan di wilayah Sulampua

Sebagian daerah di Sulampua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai, sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah.

Makassar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Tahun 2024 untuk menjaga kestabilan pasokan antarwaktu dan mengurangi disparitas harga antardaerah.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti melalui rilisnya, di Makassar, Jumat, mengemukakan bahwa inflasi di Sulampua masih tetap terjaga. Namun, sebagai wilayah terluas di Indonesia dengan geografis kepulauan, biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga terkhusus pada daerah nonsentra produksi.

"Sebagian daerah di Sulampua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai, sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua maupun dari luar Sulampua," ujarnya.

Maka dari itu, dalam mengendalikan inflasi, diupayakan melalui berbagai program, antara lain peningkatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) intra Sulampua dan antarwilayah, pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh provinsi Sulampua, serta perluasan program Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan daerah.

Program unggulan ini diusung dalam GNPIP wilayah Sulampua yang mengangkat tema ”Memperkuat Sinergi Dalam Menjaga Stabilitas Pasokan dan Distribusi Pangan”.

Defisit sejumlah komoditas pangan mempengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua. Selain itu, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana (sarpras) penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga.

Oleh karena itu, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) perlu terus diperkuat di antaranya untuk mendorong Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan perluasan Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi.

Lebih lanjut Deputi Gubernur BI itu juga menambahkan, upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, namun juga saat harga menurun, dengan program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan di daerah sebagai offtaker perlu terus didorong.

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mendukung langkah sinergi TPID wilayah Sulampua yang berfokus pada penguatan ketahanan pasokan dan distribusi pasokan pangan.

Beberapa upaya untuk mendorong stabilisasi pasokan pangan antarwaktu melalui program penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasi Rice Miling Unit (RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada petani dan petugas penyuluh lapangan.

Ferry juga menyampaikan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai offtaker petani atau distributor untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan daerah.

Selama tahun 2024, terdapat 31 program perluasan Good Agricultural Practice (GAP) yang dilakukan TPID Sulampua berupa praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan melalui dukungan sarpras pertanian, 19 program hilirisasi produk pertanian, 25 KAD Government to Government dan 23 KAD Business to Business, serta 36 fasilitasi distribusi pangan.

Ke depan, TPID wilayah Sulampua akan terus bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan melalui dua langkah strategis, yaitu penguatan pasokan pangan antarwaktu dan antardaerah serta peningkatan efisiensi rantai pasok Sulampua untuk mengatasi disparitas harga antardaerah.
Baca juga: BI apresiasi TPID Sulampua memulai gerakan pengendalian inflasi pangan
Baca juga: GNPIP Sulampua 2024 perkuat stabilitas pasokan dan distribusi pangan