Kaum marjinal harus dapat prioritas saat gunakan transportasi umum

Memang saudara kita yang masuk ke rentan tadi memang prioritas

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa kaum marjinal dengan pendapatan ekonomi rendah juga harus mendapatkan prioritas saat menggunakan transportasi umum.

“Kalau berbicara inklusif, bukan semata untuk kaum berkebutuhan khusus saja, tapi bagaimana juga mobilitas inklusif itu bisa dijangkau dengan siapapun baik dari jarak, geografis, dan juga harga,” kata Adita Irawati dalam kegiatan diskusi "Riset dan Teknologi untuk Mobilitas Perkotaan yang Inklusif" secara daring di Jakarta, Jumat.

“Memang saudara kita yang masuk ke rentan tadi memang prioritas. Tapi perlu diingat bahwa ada kaum marjinal yang juga perlu diperhatikan, dengan ekonomi rendah yang juga perlu mendapatkan layanan transportasi dasar tentu ini juga harus diperhatikan,” tambahnya.

Kemudian untuk bisa menjangkau semau kalangan, pemerintah sudah melakukan berbagai pembenahan agar para pengguna transportasi umum bisa merasakan kenyamanan dan juga aman dalam menggunakannya.

Saat ini, pemerintah juga sedang gencar untuk membangun Transit-Oriented Development (TOD). Di mana, nantinya para pengguna transportasi umum bisa lebih nyaman dan mudah untuk mengakses transportasi umum lainnya ketika mereka sudah sampai pada lokasi tujuan.

Salah satunya yang sudah mengadaptasi konsep ini adalah halte Dukuh Atas. Di lokasi tersebut, para pengguna transportasi umum bisa langsung memiliki transportasi lanjutan seperti Commuterline, Busway, hingga transportasi umum lainnya.

“Ini sebenarnya satu konsep di mana pengembangan pembangunan kota yang memaksimalkan lahan yang bisa dijangkau oleh siapapun seperti ada jalan masuk yang jelas, sepeda dan pejalan kaki bisa kesana dan terhubung dengan kantong parkir,” jelas dia.

Guna mewujudkan cita-cita ini, pemerintah telah mengajak beberapa negara yang sudah sukses menjalankan konsep tersebut seperti Korea-Selatan maupun Jepang. Dengan kolaborasi tersebut, maka masyarakat yang saat ini baru hanya sekitar 18,8 persen menggunakan transportasi umum, bisa beralih dengan suka rela.

Sebagaimana diketahui bersama, DKI Jakarta hampir setiap harinya dilalui oleh satu juta kendaraan dan 77 persennya adalah pengguna kendaraan roda dua.