Kamboja tak izinkan orang asing gunakan wilayahnya hadapi negara lain

Saya ingin menekankan bahwa Kamboja adalah bukan lokasi untuk setiap negara atau kelompok, bahkan kelompok Thaksin (Shinawatra), untuk membentuk pemerintahan di pengasingan

Phnom Penh (ANTARA News) - Kamboja tidak akan mengizinkan orang asing untuk menggunakan negaranya sebagai lokasi menyerang pemerintah asing, kata Perdana Menteri Hun Sen, Selasa, mengutip konstitusi kerajaan yang menyatakan "netralitas permanen dan tidak berpihak."

"Saya ingin menekankan bahwa Kamboja adalah bukan lokasi untuk setiap negara atau kelompok, bahkan kelompok Thaksin (Shinawatra), untuk membentuk pemerintahan di pengasingan," katanya saat upacara wisuda lebih dari 3.000 siswa, di Royal University of Phnom Penh.

"Konstitusi Kamboja tidak mengizinkan orang asing untuk menggunakan wilayahnya sebagai pangkalan untuk membuat angkatan bersenjata guna menyerang pemerintah negara lain," katanya.

Hun Sen membuat pernyataan setelah Robert Amsterdam, penasihat hukum senior mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra, saudara Perdana Menteri terguling Thailand Yingluck Shinawatra, Jumat dilaporkan mengatakan bahwa anggota pemerintah Yingluck yang digulingkan sedang mempertimbangkan membentuk pemerintahan di pengasingan setelah kudeta militer beberapa pekan lalu.

Berdasarkan kedekatan geografis dan hubungan dekat antara Hun Sen dan Thaksin, media asing berspekulasi dalam beberapa hari terakhir bahwa Kamboja bisa menjadi lokasi yang ideal untuk rencana tersebut.

Hun Sen mengatakan, meskipun ia adalah teman dekat Thaksin, Kamboja tidak bisa membiarkan tindakan tersebut terjadi di negaranya.

"Ini adalah urusan internal Thailand," katanya.

Perdana menteri juga mengimbau pekerja Kamboja dan orang-orang bisnis di Thailand untuk terus bekerja seperti biasa dan menghormati hukum Thailand.

Tentara Thailand menguasai pemerintah dalam kudeta Kamis lalu, mengusir pemerintahan sementara terpilih.

Kepala militer Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha disahkan oleh raja Thailand pada Senin sebagai kepala Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban.

(H-AK)