GNPIP Sulampua 2024 perkuat stabilitas pasokan dan distribusi pangan

Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan kementerian dan lembaga perlu terus diperkuat diantaranya untuk mendorong Kerja sama Antar Daerah

Jakarta (ANTARA) - Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) 2024 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah berupaya menjaga stabilitas pasokan antarwaktu, memperkuat distribusi pangan dan mengurangi disparitas harga antardaerah.

Hal tersebut diupayakan melalui berbagai program pengendalian inflasi antara lain peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra Sulampua dan antarwilayah, dan pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah Sulampua.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Jakarta, Jumat, mengatakan program unggulan pengendalian inflasi tersebut juga termasuk perluasan program Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan daerah.

"Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan kementerian dan lembaga perlu terus diperkuat diantaranya untuk mendorong Kerja sama Antar Daerah dan perluasan Mini Distribution Center atau kios pengendali inflasi," kata Destry.

Ia menuturkan inflasi di Sulampua masih tetap terjaga. Namun, sebagai wilayah terluas di Indonesia dengan geografis kepulauan, biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga terkhusus pada daerah nonsentra produksi.

Sebagian daerah di Sulampua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua maupun dari luar Sulampua. Kondisi tersebut memengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua.

Selain itu, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana (sarpras) penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga.

Menurut Destry, upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, namun juga saat harga menurun, di mana program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan di daerah sebagai offtaker perlu terus didorong.

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ferry Irawan mendukung langkah sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulampua yang berfokus pada penguatan ketahanan pasokan dan distribusi pasokan pangan.

Beberapa upaya untuk mendorong stabilisasi pasokan pangan antarwaktu melalui program penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasi Rice Miling Unit (RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada petani dan petugas penyuluh lapangan.

Ferry juga menuturkan pentingnya penguatan peran BUMD Pangan sebagai offtaker petani atau distributor untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan daerah.

Sementara Pj Gubernur Gorontalo Mohammad Rudy Salahuddin menuturkan GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Sulampua.

TPID Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) wilayah Sulampua melalui sinergi bersama menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan.

Selama 2024, terdapat 31 program perluasan Good Agricultural Practice (GAP) yang dilakukan TPID Sulampua berupa praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan melalui dukungan sarpras pertanian, 19 program hilirisasi produk pertanian, 25 KAD Government to Government dan 23 KAD Business to Business, serta 36 fasilitasi distribusi pangan.

Ke depan, TPID wilayah Sulampua akan terus bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan melalui dua langkah strategis yaitu penguatan pasokan pangan antarwaktu dan antardaerah serta peningkatan efisiensi rantai pasok Sulampua untuk mengatasi disparitas harga antardaerah.

Baca juga: BPS : Statistik berkualitas dan data akurat akan sejahterakan bangsa
Baca juga: BI sebut inflasi di Banten tertinggi di Pulau Jawa
Baca juga: BI apresiasi TPID Sulampua memulai gerakan pengendalian inflasi pangan