Pilpres Mesir hari pertama berlangsung aman

Semua pihak wajib menjaga suara yang diamanatkan rakyat agar terhindar dari kecurangan."

Kairo (ANTARA News) - Kendati diwarnai aksi unjuk rasa Ikhwanul Muslimin pendukung presiden terguling Mohamed Moursi, pemilihan presiden (pilpres) Mesir pada hari pertama, Senin (26/5), berlangsung aman.

Dua calon presiden, mantan Panglima Militer Abdel Fatah Al Sisi dan Hamdeen Sabahi, bertarung dalam pilpres untuk menggantikan Presiden Moursi yang digulingkan militer pada Juli 2013.

Sebanyak 53,9 juta pemilik hak suara tercatat memiliki hak dalam pilres pertama pasca-pelengseran Moursi itu.

Pilpres dua hari yang berakhir Selasa ini tampak dikawal ekstra ketat oleh aparat keamanan dari tentara dan polisi di semua tempat pemungutan suara.

Selain di tempat pemungutan suara, pasukan tentara dan polisi juga bersiaga penuh di pojok-pojok jalan di Kairo.

Helikopter patroli militer meraung-raung di udara Mesir sepanjang hari untuk memantau keamanan.

Pendukung Moursi dalam jumlah terbatas melakukan unjuk rasa damai di beberapa tempat di Kairo dan di sejumlah kota.

"Shauthuka khiyanah" (suaramu adalah pengkhianatan), "Intikhabat bathil" (pemilu ilegal)", demikian antara lain tulisan spanduk yang diusung pengunjuk rasa Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin memboikot pilpres dan berikrar akan terus melancarkan protes anti-pemerintah Mesir di bawah kendali pihak militer yang menggulingkan Moursi, presiden hasil pilpres pertama pasca-rezim Hosni Mubarak.

Para pengamat memperkirakan Al Sisi akan menang dalam pilpres tersebut.

Warga Mesir di luar negeri yang lebih awal mencoblos dua pekan lalu memberikan 94,5 persen suara kepada Al Sisi.

Al Sisi usai mencoblos kepada wartawan menggambarkan pilpres ini sebagai catatan sejarah bagi masa depan Mesir yang lebih gemilang.

"Seluruh dunia menyaksikan kita, bagaimana Mesir mencatat sejarah untuk Mesir hari ini dan esok yang lebih baik," katanya.

Adapun Sabahi mewanti-wanti semua pihak terkait pemilu untuk menjalankan tugas dengan jujur dan menjauhkan diri dari praktek kecurangan.

"Semua pihak wajib menjaga suara yang diamanatkan rakyat agar terhindar dari kecurangan," ujarnya menambahkan.
(T.M043)