Legislator nilai gagasan Jokowi soal "Tol Laut" brilian

Jakarta (ANTARA News) - Gagasan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) mengenai "Tol Laut" dan upaya pengawasan aktivitas illegal logging, illegal fishing, illegal mining dengan mengoperasikan pesawat pengintai tanpa awak merupakan gagasan brilian.

"Itu gagasan brilian. Sangat 'to the point', langsung ke akar persoalan," kata anggota Komisi I DPR Evita Nursanty dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin.

Menurut Evita, apa yang disampaikan Jokowi bahwa ide dasarnya adalah bagaimana membuat kontrol atau pengawasan modern, efektif dan efisien terhadap sektor-sektor yang jika dioptimalkan akan mempercepat kesejahteraan rakyat, mengurangi gap perkembangan antardaerah, serta meningkatkan upaya mempertahankan kedaulatan NKRI.

Jokowi menyampaikan gagasan mengenai pengoperasian tiga pesawat tanpa awak itu saat berada di Banjarmasin (25/5). Menurutnya, pesawat tanpa awak ini akan mengawasi illegal fishing, illegal mining, illegal logging hingga 'memback up' keamanan perbatasan.

Sebelumnya Jokowi juga melontarkan gagasan untuk pengembangan "Tol Laut" yang dimaksudkannya untuk memberikan kemudahan bagi transportasi nasional sehingga tidak terjadi disparitas tinggi antardaerah.

Menurut Evita yang juga politisi PDI Perjuangan itu, teknologi pesawat pengintai tanpa awak, bukanlah barang yang sulit dan industri strategis kita punya kemampuan hebat untuk urusan ini, misalnya dengan memadukan PT Dirgantara Indonesia, PT LEN, PT INTI dan lainnya. Gagasan ini juga bisa diartikan sebagai upaya memperkuat industri strategis Indonesia.

Namun, katanya, letak kehebatan lain gagasan itu adalah bagaimana Jokowi sangat concern terhadap persoalan bagaimana membuat pengawasan ini menjadi efektif dan kita memberdayakan seluruh upaya untuk kesejahteraan rakyat di semua daerah tidak ada lagi disparitas yang terlalu tinggi antardaerah seperti sekarang.

"Itu berangkat dari persoalan di lapangan sebab hingga hari ini kita masih sangat direpotkan dengan aktivitas illegal logging, illegal fishing, illegal mining, dan lainnya, yang telah merugikan indonesia sangat besar namun hampir tidak ada progress. Jokowi mencoba memikirkan pendekatan baru," kata Evita.

Ia mengingatkan, kerugian akibat illegal fishing (pencurian ikan) hampir Rp100 triliun setiap tahun, kerugian akibat tambang liar juga mencapai Rp 80 triliun, illegal logging (pembalakan liar) hampir Rp30 triliun. Belum lagi dengan biaya transportasi yang tinggi antarpulau yang membuat disparitas harga sangat tinggi antarsatu daerah.

Termasuk bahaya-bahaya berupa ancaman keutuhan NKRI dari luar, khususnya di daerah perbatasan. "Jadi gagasan Jokowi itu justru visioner mencoba mendekatkan persolan kesejahteraan dengan kedaulatan negara. Ini justru brilian," demikian Evita Nursanty.(*)