Junta militer Thailand ancam gunakan pengadilan darurat

itu adalah salah satu cara memelihara ketenangan dalam situasi saat ini.

Bangkok (ANTARA News) - Junta militer Thailand mengancam akan menggunakan pengadilan darurat untuk menghukum pelanggar di tengah protes terhadap kudeta meningkat di Ibu Kota negara itu, Bangkok, Minggu.

Dewan Nasional bagi Perdamaian dan Ketenangan (NCPO) mengatakan orang yang melakukan pelanggaran --termasuk menghadapi tuntutan karena melanggar kedaulatan negara, menciptakan ancaman keamanan dan membangkang instruksinya-- akan diseret ke pengadilan darurat.

Junta militer Thailand menyatakan itu adalah salah satu cara memelihara ketenangan dalam situasi saat ini.

Sementara itu, beberapa ratus pemrotes mengadakan pertemuan terbuka pada Minggu di luar satu pusat pertokoan di bagian tengah Ibu Kota Thailand tersebut, dan sebagian memegang tanda anti-kudeta, demikian laporan Xinhua.

Panglima Angkatan Darat Thailand Jend. Prayuth Chan-ocha pada Kamis mengumumkan kudeta, dan mengatakan itu bertujuan menghentikan bertambahnya korban jiwa dan mencegah konfik di negeri tersebut bertambah parah. Di dalam pidato kepada rakyat negeri tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan untuk memulihkan ketenangan di negeri tersebut, Angkatan Bersenjata Thailand perlu mengambil-alih kekuasaan.

Tak lama setelah kudeta, militer memberlakukan jam malam di seluruh negeri itu.

Militer Thailand juga memerintahkan semua stasiun radio dan televisi agar menghentikan program biasa mereka dan hanya menayangkan siaran berita militer setelah kudeta guna menjamin disiarkannya berita yang akurat kepada rakyat.

Kudeta tersebut dilakukan setelah pertemuan semua faksi yang bertikai pada hari itu, yang diserukan oleh militer, gagal menemukan penyelesaian bagi protes anti-pemerintah berkepanjangan yang mereka lancarkan di negeri tersebut.

(C003)