Mendag: IEU-CEPA terkendala penambahan permintaan dari Uni Eropa

Kita sudah banyak memenuhi permintaan, kalau nambah lagi-nambah lagi, ya tentu repot ya

Cikarang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan salah satu alasan negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) berjalan tidak sesuai target lantaran pihak Eropa terus menambah permintaan.

"Kita sudah banyak memenuhi permintaan, kalau nambah lagi-nambah lagi, ya tentu repot ya. Kita ingin ini IEU-CEPA selesai, tapi kan tergantung sananya juga kan," kata Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis.

Zulkifli menyampaikan Indonesia ingin segera menyelesaikan IEU-CEPA, yang semula dijadwalkan sebelum masa pemerintahan yang baru. Namun demikian, hal ini baru bisa terjadi jika kesepakatan antara dua pihak telah tercapai.

Lebih lanjut, Zulkifli menyebut bahwa Indonesia telah memaparkan kepada pihak Uni Eropa bahwa perundingan IEU-CEPA tidak segera diselesaikan pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Ia pun menampik jika Indonesia memberikan ultimatum kepada Uni Eropa terkait penambahan kebijakan.

"Enggak ultimatum, kita kasih tahu. Karena kalau pemerintah baru, nanti akan lebih sulit lagi, saya kira. Pak Prabowo (Prabowo Subianto) kan tahu sendiri, kalau Pak Prabowo kan ingin agar CPO jadi B50, kan, jadi kita penuhi soal CPO nggak penting lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, negosiasi IEU-CEPA masih alot lantaran belum menemukan titik temu dari segi kebijakan kedua belah pihak.

"Ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut. Ini yang pasti menjadi tantangan untuk menyelesaikan kepentingan," kata Djatmiko saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/9).

Ia menyebut, salah satu kebijakan yang turut menghambat proses perundingan yakni regulasi deforestasi Uni Eropa alias European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia masih berupaya berunding dengan pihak Uni Eropa untuk meloloskan komoditas pertanian yang terhalang regulasi deforestasi Eropa tersebut.

Meskipun demikian, sudah ada komitmen persetujuan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam beberapa aspek seperti penurunan instrumen tarif secara gradual. Sama halnya di sektor perdagangan, investasi, hingga transparansi yang juga telah disepakati kedua belah pihak.

"Terkait teknis juga sudah dibahas, sudah ada kesamaan pandang, tapi masih ada policy yang belum selesai," ujarnya.

Diketahui, setelah sembilan tahun tak kunjung disepakati, IEU-CEPA saat ini telah memasuki perundingan ke-19. Namun, Djatmiko menilai target rampungnya kesepakatan dagang Indonesia-Uni Eropa itu bakal meleset dari target sebelumnya yang ditetapkan September 2024.