"Semuanya disiapkan. IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya, provinsi di sekitar IKN, kabupaten/kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri," ucap Presiden memberikan keterangan pers usai meninjau persediaan beras di Kompleks Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.
Jokowi mencontohkan kebutuhan sayuran, buah hingga beras bisa disuplai dari daerah sekitar IKN.
"Misalnya, urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana," ucapnya.
Baca juga: Investasi asing masuk IKN Rp1,15 triliun groundbreaking tahap delapan
Jika kebutuhan tidak mencukupi dari Provinsi Kaltim, Presiden mengatakan kebutuhan pangan untuk IKN juga bisa disuplai dari provinsi-provinsi lainnya.
Namun, Kepala Negara menyebut seharusnya Provinsi Kaltim bisa mendukung kebutuhan pangan untuk IKN tanpa harus suplai dari provinsi lain.
"Kalau tidak cukup berarti harus ambil dari provinsi lain, tetapi kalau bisa mestinya disiapkan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar Ibu Kota Nusantara, baik buah, baik sayur, baik beras, dan bahan-bahan pokok lainnya sehingga betul-betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat," ujar Presiden.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan pengelolaan lahan persawahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam upaya mendukung program ketahanan pangan di IKN.
"Hal penting dari Kadin, kami ingin keterlibatan pemerintah dalam ketahanan pangan untuk Kaltim," kata Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek usai berdialog dengan Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Selasa (30/7).
Ia mengatakan, saat ini Kaltim belum mandiri dalam ketahanan pangan, sebab pasokan bahan makanan masih harus impor dari Jawa dan Sulawesi.
Donna mendorong ketahanan pangan di Kaltim untuk merespons pertumbuhan populasi yang diperkirakan akan melesat seiring dengan pembangunan di IKN.
"Saat ini saja ada 23 ribu pekerja, akan tambah ASN, tambah TNI-Polri, ini harus dipikirkan bagaimana untuk melayani pangan mereka," katanya.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah, Mentari Dwi Gayati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
