Wamenkeu II sebut pagu pendanaan IKN pada APBN 2025 capai Rp15 triliun

Itu di 'breakdown' (dirinci), untuk OIKN (Otorita IKN) Rp5,89 triliun dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Rp9,11 triliun

Serang, Banten (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa alokasi pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun.

"Itu di breakdown (dirinci), untuk OIKN (Otorita IKN) Rp5,89 triliun dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Rp9,11 triliun," ucap Thomas Djiwandono di Serang, Banten, Rabu (25/9).

Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa angka tersebut bisa bertambah sesuai kebutuhan pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Sekali lagi, angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan diskresi-nya ke Pak Prabowo," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pemerintahan selanjutnya untuk tidak bertumpu pada APBN untuk mendanai IKN, mengingat anggaran pemerintah hanya ditargetkan untuk membiayai 20 persen dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru tersebut.

Baca juga: Menko Marves sebut pendanaan IKN dan makan bergizi nihil masalah

Baca juga: World Water Forum hasilkan kesepakatan pendanaan proyek infrastruktur air di IKN dan Banten

Baca juga: Banggar DPR: Pendanaan IKN harus imbang antara APBN dan investasi

Total alokasi APBN untuk pembangunan IKN sejak 2022 tercatat sudah mencapai Rp76,5 triliun, yakni sebesar Rp5,5 triliun pada 2022, Rp27 triliun pada 2023, dan Rp44 triliun pada 2024.

Jumlah tersebut sama dengan 16,42 persen dari total dana Rp466 triliun yang dibutuhkan untuk proyek tersebut berdasarkan perkiraan pemerintah.

Mempertimbangkan hal itu, Thomas mengatakan bahwa pemerintahan selanjutnya harus mencari solusi jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan IKN melalui investasi swasta.

Menurutnya, pemerintah mendatang perlu mempercepat upaya-upaya dalam menarik investasi swasta untuk pembangunan IKN, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Bagaimana menarik investasi lebih cepat, itu yang jadi pertimbangan. Itu tugas dari kabinet berikutnya, tentu bekerja sama dengan OIKN dan Satgas (Satuan Tugas) Pembangunan IKN," ucapnya.

Walaupun terdapat tantangan pembiayaan, Thomas meyakini bahwa pengembangan IKN akan tetap berlanjut karena Prabowo sudah berkomitmen untuk hal tersebut.

"Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Beliau komitmen IKN akan berlanjut. Pastilah Pak Prabowo mencari hal-hal supaya investasi swasta masuk, baik dari dalam dan luar negeri. Itu jadi PR," imbuhnya.