Wamenhub ingin kerja sama Indonesia-Korea terlaksana

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menginginkan kerja sama sektor transportasi antara Republik Indonesia dan Korea Selatan dapat segera terlaksana untuk memecahkan persoalan transportasi di Tanah Air.

"Untuk penandatanganan MoU (nota kesepahaman), saya mengharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Bambang Susantono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, Wamenhub telah melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Infrastruktur dan Transportasi Korea Hyung Koo Yeo guna membahas, antara lain kerja sama pengembangan infrastruktur transportasi terutama bidang perkeretaapian.

Ia menyambut baik prakarsa Republik Korea untuk kerja sama pengembangan infrastruktur perkeretaapian.

Selain itu, ujar dia, kerja sama itu dapat diwujudkan baik melalui skema "Government to Government" (Kerja sama antarlembaga pemerintah), "Bussiness to Bussiness" (Kerja sama antarswasta) dan "Research Institution to Research Institution" (Kerja sama antar-institusi riset).

Sembari menunggu penandatanganan MoU, katanya, perlu dilakukan pembicaraan tingkat teknis melalui pertemuan antarkementerian.

Indonesia bakal meneladani Korea Selatan dalam pengembangan teknologi informasi (TI) di sektor transportasi karena permasalahan lalu lintas yang dialami "Negara Ginseng" tersebut dinilai selaras dengan yang dihadapi Indonesia.

"Tahun 1980-an Korsel menghadapi kondisi masalah lalu lintas seperti kota-kota di Indonesia saat ini," kata Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan.

Menurut dia, ada beberapa contoh negara yang berhasil menerapkan IT di sektor transportasi, seperti Jerman, tetapi pihaknya memilih untuk lebih mencontoh Korsel.

Mangindaan menjelaskan Korsel merupakan salah satu negara yang berhasil melakukan integrasi antarmoda dan mengembangkan TI di sektor transportasi adalah Korsel.

"Pemerintah Korsel berhasil membangun model perkotaan (smart city) yang berbasis ITS melalui kerja sama melalui lintas sektor meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan swasta," katanya.