"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak bisa tidak harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan," katanya pada sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Rabu.
Ia mengatakan kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM penting diberikan oleh pemerintah mengingat UMKM tidak bisa berjalan sendirian tanpa bantuan dari pemerintah.
"Apalagi 97 persen pekerja kita terserap di sektor UMKM. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya statis tapi juga dinamis. Ini menjawab hal penting, seperti di sektor pertanian misalnya, beres nggak pupuknya, harga gabahnya," katanya.
Termasuk UMKM jika dibenturkan dengan regulasi yang sifatnya tidak mengendalikan produk asing, dikatakannya, akan membuat produk UMKM tersingkir.
"UMKM kalau dibenturkan dengan regulasi yang tidak ngerem produk asing ya tergerus kita. Keadilan sosial dalam bentuk regulasi maupun keberpihakan anggaran kepala daerah tanpa kepedulian pada UMKM ya repot," katanya.
Sementara itu, hal lain yang juga harus menjadi perhatian adalah digitalisasi untuk mempermudah pemasaran produk UMKM.
"Wilayah blankspot, sinyal jelek, sulit melakukan transaksi di daerah terpinggir, bagaimana mereka bisa melakukan bisnis secara online," katanya.
Staf Bale Rakyat Aria Bima Heni Prihartoyo mengatakan kegiatan tersebut sengaja mengundang pelaku UMKM agar mereka makin percaya diri untuk berkompetisi.
"Teman-teman UMKM jadi punya dasar dalam berkompetisi, bersaing namun tetap mengutamakan ekonomi Pancasila," katanya.
Baca juga: Erick Thohir tekankan pentingnya ekonomi Pancasila dan keumatan
Baca juga: Prabowo: Kita harus kembali pada ekonomi Pancasila
Baca juga: Aktualisasi Ekonomi Pancasila dan Kesejahteraan Rakyat
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
