Perpusnas: Optimalisasi pustakawan tentukan arah kebijakan daerah

Jika kita optimalkan fungsi pustakawan, saya rasa semua kebijakan di NTB bermuara pada perpustakaan karena data dan informasi dikelola oleh pustakawan

Mataram (ANTARA) - Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Renus Siboro mengatakan pengoptimalan fungsi pustakawan harus dilakukan untuk menentukan arah kebijakan Nusa Tenggara Barat (NTB) berbasis literasi di masa depan.

"Jika kita optimalkan fungsi pustakawan, saya rasa semua kebijakan di NTB bermuara pada perpustakaan karena data dan informasi dikelola oleh pustakawan," ujarnya di Mataram, Rabu.

Selama ini, kata dia, perpustakaan selalu dianggap sebagai sumber informasi ala kadarnya. Padahal, menurut dia, cerminan peradaban suatu daerah berada pada sumber pustaka dan pustakawan.

Dalam acara Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi untuk Mendukung Program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Pembangunan Perpustakaan Desa/Kelurahan/Taman Bacaan (TM) tersebut, Renus menekankan adanya diskusi lintas sektor untuk keberlanjutan literasi masyarakat.

Berdasarkan data Perpusnas pada tahun 2021, tingkat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) masyarakat NTB mencapai indeks 17,66 poin. Angka itu mengalami peningkatan dibandingkan tingkat IPLM tahun 2020 yang hanya mencapai 13,89 poin.

"Tiga hal yang menjadi tujuan dalam pertemuan ini, yaitu penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan minat literasi, penguatan replikasi literasi, dan diseminasi literasi," papar Renus.

Dalam pertemuan pemangku kepentingan itu terjadi diskusi lintas sektor untuk yang membahas perkembangan, tantangan, peluang, dan rencana, untuk memperluas literasi pada masa depan.

Lebih lanjut Renus berharap adanya kontinuitas kolaborasi yang didukung dengan program literasi milik pemerintah dapat menjadi kesatuan dalam membangun literasi di tingkat provinsi hingga desa.