“Ini (perbedaan antara data di Morena dan LKPP) bisa menjadi perhatian dan catatan kita bersama untuk segera melakukan input pada aplikasi Morena. Sehingga capaian pada aplikasi Morena dan pada e-katalog LKPP bisa sinkron atau sejalan,” kata Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda Ditbalnak BKKBN Asmy Elviana dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan data pada Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (Morena) DAK BKKBN per 24 September 2024, serapan anggaran untuk pengadaan BKB Kit Stunting secara nasional baru mencapai 19,87 persen.
Asmy menyebutkan, beberapa kabupaten/kota yang belum merealisasikan anggaran BKB Kit Stunting antara lain Kalimantan Barat, Nusantara Tenggara Barat, dan Aceh.
Baca juga: BKKBN ingatkan pemda untuk selesaikan dua siklus audit kasus stunting
Sementara berdasarkan e-katalog Redash LKPP per 19 September 2024, serapan anggaran BKB Kit Stunting sudah mencapai 65 persen atau sebesar Rp94,04 miliar dari target total Rp144,07 miliar.
Adapun volume realisasi BKB Kit Stunting, masih berdasarkan e-katalog Redash LKPP, telah mencapai 83 persen atau sebanyak 10.018 paket dari target total 12.000 paket.
Pada kesempatan yang sama, Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN Siti Fathonah mengatakan bahwa pengadaan BKB Kit Stunting pada semester I 2024 seharusnya bisa mencapai 100 persen karena pengadaan tersebut juga ada di dalam katalog sektoral. Hal ini, ujar dia, cukup memprihatinkan.
Baca juga: BKKBN tekankan pentingnya inovasi di daerah turunkan stunting
“Ternyata masih ada teman-teman kita di provinsi lain yang masih belum melaksanakan pembelian tersebut. Dan secara nasional juga masih rendah sekali pada posisi angka 19,87 persen (realisasi BKB Kit Stunting berdasarkan data Morena),” kata Siti.
BKB Kit Stunting meliputi seperangkat alat permainan edukatif dan media yang berisi materi untuk digunakan kader di daerah dalam kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang memiliki baduta. Penyediaan sarana BKB Kit stunting diharapkan bisa turut mencegah dan menurunkan angka kejadian stunting.
Sebagai upaya untuk mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah juga melaksanakan audit kasus stunting (AKS) untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.
Baca juga: BKKBN susun GDPK jadikan penduduk subjek-objek pembangunan
BKKBN mencatat, secara nasional, realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) audit kasus stunting (AKS) per 24 September 2024 baru mencapai sebesar 29,2 persen. Jumlah serapan tersebut terbilang masih kecil, yakni sebesar Rp12,12 miliar dari total anggaran Rp41,47 miliar.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
