"Ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut. Ini yang pasti menjadi tantangan untuk menyelesaikan kepentingan," kata Djatmiko saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Ia menyebut, salah satu kebijakan yang turut menghambat proses perundingan yakni regulasi deforestasi Uni Eropa alias European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia masih berupaya berunding dengan pihak Uni Eropa untuk meloloskan komoditas pertanian yang terhalang regulasi deforestasi Eropa tersebut.
Meskipun demikian, sudah ada komitmen persetujuan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam beberapa aspek seperti penurunan instrumen tarif secara gradual. Sama halnya di sektor perdagangan, investasi, hingga transparansi yang juga telah disepakati kedua belah pihak.
"Terkait teknis juga sudah dibahas, sudah ada kesamaan pandang, tapi masih ada policy yang belum selesai," ujarnya.
Diketahui, setelah sembilan tahun tak kunjung disepakati, IEU-CEPA saat ini telah memasuki perundingan ke-19. Namun, Djatmiko menilai target rampungnya kesepakatan dagang Indonesia-Uni Eropa itu bakal meleset dari target sebelumnya yang ditetapkan September 2024.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa seharusnya pihak Uni Eropa tidak terus mengubah standar atau benchmark mereka.
"IEU-CEPA perundingannya sudah yang ke-19, dan nanti saya akan tegaskan kalau Eropa terus pindah gawangnya (perubahan standar), ada batasnya," jelas Airlangga.
Sebelumnya, ia juga menyebut bahwa adanya perubahan kabinet di lingkup Uni Eropa menjadi penyebab lain perundingan IEU-CEPA tak kunjung rampung.
Baca juga: Airlangga sebut perundingan IEU-CEPA terhambat karena kabinet baru
Baca juga: Mendag: Progres penyelesaian IEU-CEPA sudah hampir 90 persen
Baca juga: Kemenperin dorong Eropa untuk berikan lisensi MRO pesawat kepada RI
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
