Pemkot Jakpus bersama KPK tingkatkan perbaikan tata kelola

 

"Rakor ini untuk peningkatan serta perbaikan tata kelola Pemkot Administrasi Jakarta Pusat agar berjalan baik," kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Chaidir di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat telah melakukan pembukaan Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Kota bersama KPK yang diinisiasi oleh Inspektorat Pembantu Kota pada Senin (23/9).

Pemkot Jakarta Pusat juga telah mengimplementasikan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penagihan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dan optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Jakarta fokus pelatihan kerja perdagangan dan industri

Namun, kata Chaidir, masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain belum seluruhnya BMD memiliki sertifikat, terdapat pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang tidak diketahui keberadaannya dan persoalan lainnya.

"Adanya rakor ini kita bisa diskusikan bersama KPK dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai narasumber dapat membantu Pemkot Administrasi Jakarta Pusat untuk mengambil langkah strategis guna mempercepat penyelesaian pemanfaatan yang ada," katanya.

Chaidir juga mengimbau kepada seluruh peserta rakor yang dihadiri para lurah, camat dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait agar mengikuti dengan maksimal, fokus dan berkomitmen serta berperan aktif memastikan seluruh rencana aksi serta rekomendasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Enam program prioritas di Jakarta Pusat (Jakpus) untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

Baca juga: Kepolisian fokus tangani tawuran dan narkoba di Jakpus

Keenam program prioritas tersebut, yaitu penanganan banjir, penurunan stunting, 
penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di peningkatan pengelolaan sampah peningkatan kualitas aksesibilitas dan kemudahan pelayanan publik.

Pemkot Jakarta Pusat akan fokus mengimplementasikan enam program prioritas tersebut dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025.

Selain itu, Jakarta Pusat juga akan terus meningkatkan kualitas layanan publik seperti mengembangkan kawasan Juanda, Pecenongan sampai Pasar Baru sebagai kawasan wisata warisan (heritage), religi, kuliner dan wisata belanja.

Adapun fokus utama DKI Jakarta dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di Jakarta Pusat Tahun 2025 adalah sumber daya manusia, infrastruktur berkualitas serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.