“Investasi akan sangat penting dalam mendorong fase pembangunan berikutnya, dengan anggaran negara difokuskan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan jangka panjang,” ujar Thomas Djiwandono di Jakarta, Selasa.
Ia menyatakan bahwa berbagai proyek pembangunan yang layak dan bernilai ekonomis akan diupayakan untuk direalisasikan melalui kemitraan antara publik dan swasta, atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menurutnya, berbagai upaya tersebut penting bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, sesuai visi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, agar Indonesia terbebas dari perangkap pendapatan menengah (middle-income trap).
“Mencapai pertumbuhan 8 persen yang ambisius bukanlah sekedar aspirasi, melainkan keharusan. Dan untuk melakukannya, kita harus memanfaatkan mesin pertumbuhan baru seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau,” ujarnya.
Thomas mengatakan bahwa peran inovasi dan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan karena kedua hal tersebut dapat membantu Indonesia untuk bersaing secara global dan membuka berbagai peluang baru.
Untuk menggerakkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi tersebut, ia menilai bahwa kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu dioptimalkan melalui investasi dalam sektor pendidikan, keterampilan, dan kesehatan sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang produktif dan inovatif di masa depan.
Hal tersebut mengingat populasi yang menua, produktivitas yang rendah, kurangnya daya saing, kesenjangan sosial, kurangnya kapasitas kelembagaan dan tata kelola, serta lemahnya kualitas SDM merupakan sejumlah tantangan yang kini menghambat pertumbuhan pendapatan negara.
Selain itu, ia menyatakan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi juga terletak pada keberlanjutan agar upaya tersebut dapat bersifat inklusif dan ramah lingkungan dengan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan sosial, melindungi sumber daya alam, dan mengatasi perubahan iklim.
Thomas menyampaikan bahwa tantangan middle-income trap juga dialami oleh sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara, padahal kawasan tersebut memiliki pertumbuhan yang dinamis dan berkelanjutan serta berpotensi sebagai salah satu pusat kekuatan ekonomi global.
“Transisi menuju pendapatan yang lebih tinggi sangat penting bagi setiap negara Asia Tenggara, tidak hanya untuk alasan domestik seperti membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya, tetapi juga untuk memastikan relevansi kawasan tersebut yang berkelanjutan sebagai salah satu pusat kekuatan ekonomi global,” imbuhnya.
Baca juga: APBN 2025 berdayakan Indonesia keluar dari "middle income trap"
Baca juga: Kemenkeu tetap pasang target defisit 2,7 persen pada akhir 2024
Baca juga: Wamenkeu: Belanja Bantuan dan Subsidi Rp1.030,6 triliun per Agustus
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
