Vietnam jamin keselamatan warga asing

Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Nguyen Xuan Thui menjamin pemerintahnya melindungi keselamatan warga asing menyusul meningkatnya protes anti Tiongkok minggu lalu.

"Polisi telah mengamankan sejumlah provinsi yang pada 13-14 Mei lalu menjadi lokasi aksi anti Tiongkok yang diwarnai dengan aksi kekerasan," ujar Duta Besar Xuan Thuy kepada Antara di kediamannya di Jakarta.

Dia menegaskan, pemerintah Vietnam menjamin keselamatan jiwa dan harta benda warga negara asing, sedangkan akibat kerusuhan lalu dua warga negara Tiongkok tewas dan sekitar 140 orang luka-luka.

Thuy menambahkan, seluruh perusahaan asing dan milik Vietnam telah beroperasi seperti semula.

Kerusuhan meletus setelah Tiongkok membor minyak dan gas di daerah yang disengketakan di Kepulauan Hoang Sa di Laut Tiongkok Selatan yang dipertikaikan kedua negara.

Pemerintah Vietnam berjanji untuk memberikan kompensasi kepada pemilik pabrik atau bangunan yang rusak dalam demonstrasi anti Tiongkok di beberapa kota di Vietnam seperti Binh Duong, Dong Nai dan Ha Tinh.

Thuy menyatakan pemerintah daerah di tempat terjadinya kerusuhan akan memberikan kompensasi kepada pemilik pabrik yang rusak, sedangkan orang-orang yang memprovokasi kekerasan ditangkap.

"Pihak Kepolisian Vietnam telah menangkap sejumlah pelaku tindak kekerasan yang terjadi pada aksi anti Tiongkok 13-14 Mei lalu," tambah Dubes Xuan Thuy.

Fia menyatakan prihatin atas kegiatan pengeboran minyak lepas pantai milik Tiongkok di Kepulauan Hoang Sa di Laut Tiongkok Selatan.

"Wilayah yang disengketakan terletak di Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam dan landas kontinen telah diidentifikasi sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982," ujar Thuy.

Dia mengatakan, pemerintah Vietnam telah meminta sengketa diseleesaikan melalui negosiasi dan langkah-langkah damai sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan UNCLOS 1982.

Dalam krisis diplomatik ini, Indonesia menyatakan keprihatinannya dan menyeru kedua pihak untuk menahan diri, menghormati komitmen-komitmen dalam "Deklarasi Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan (DOC) dan menghindari langkah-langkah yang menambah ketegangan.