Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data, dan Informasi Bawaslu RI itu mengatakan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada.
“Jadi, penerimaan laporan dibuka pada pukul 08.00 sampai pukul 16.00 karena mengingat hari H, hari kerja. Ini berkaitan tentang penerimaan laporan” kata dia dalam Workshop Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang digelar secara hibrida dan disaksikan dari Jakarta, Senin.
Walaupun demikian, dia menjelaskan bahwa rujukan penanganan berbeda dengan penerimaan laporan pelanggaran pilkada.
“Namun, dalam konteks penanganan adanya pelanggaran, kaitannya dengan pelanggaran pidana tetap, kami menggunakan hari H, hari kalender, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” ujarnya.
Berdasarkan jadwal tahapan Pilkada 2024, KPU telah menetapkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah pada 22 September 2024. Selanjutnya pada 25 September hingga 23 November 2024 para pasangan calon diagendakan berkampanye.
Pada 27 November 2024 menjadi hari pemungutan suara Pilkada 2024, serta dilanjutkan dengan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara hingga 16 Desember 2024.
Baca juga: Bawaslu: Sentra Gakkumdu perlu karena waktu penanganan laporan singkat
Baca juga: Bawaslu RI instruksikan jajaran antisipasi kampanye di luar tahapan
Pewarta: Rio Feisal
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
