BPOLBF sebut statistik yang handal bantu evaluasi kebijakan pariwisata

 

"Mari kita menggali lebih dalam pemanfaatan statistik untuk membangun pariwisata inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga keanekaragaman hayati kita,” kata Frans Teguh dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Senin.

Frans Teguh yang juga Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam seminar memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) ke-26 yang selenggarakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, Frans Teguh menjelaskan untuk membangun pariwisata yang berkualitas terdapat 14 pilar yang menjadi indikator utama, mencakup aspek-aspek seperti keberlanjutan, pengalaman pengunjung, infrastruktur, budaya lokal dan lainnya.

"Dua tambahan penting adalah unique experience, yang menekankan pada pengalaman khas yang membedakan destinasi dan high values, yang merujuk pada nilai-nilai etis dan sosial dalam pariwisata dan kombinasi pilar ini bertujuan untuk menciptakan destinasi yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus S Sodo menjelaskan pentingnya peran data dalam pembangunan daerah. Statistik yang akurat dan terpercaya dinilai adalah fondasi untuk merumuskan kebijakan yang efektif.

“Tingkat kunjungan yang tinggi harus berbanding lurus dengan kesiapan kita di daerah dan harus dianggap sebagai sebuah tantangan besar, tetapi untuk memulai semuanya itu kita harus bergerak bersama dalam satu data supaya kita mempunyai data yang sama. Dengan pemanfaatan data, kita dapat mencapai ultimate tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Manggarai Barat Ikhe Suryaningrum menyampaikan BPS memiliki peran penting dalam pembinaan data sektoral Kabupaten Manggarai Barat dan memastikan data yang dihasilkan dari seluruh Instansi Pemerintah memiliki standar yang sama serta dapat diandalkan dalam membangun daerah maupun nasional.

”BPS bertanggungjawab dalam menjaga integritas, akurasi dan relevansi data dari berbagai sektor. Ini menjadi kunci bahwa data yang digunakan bisa menjadi epidermis untuk Manggarai Barat," katanya.

Ia menambahkan dengan adanya satu data Indonesia, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen untuk mendorong keterbukaan dan aksesibilitas data sehingga setiap kepentingan bisa menggunakan data tersebut sebagai rujukan.

Ia juga menjelaskan BPS berkontribusi dalam pengembangan Kabupaten Manggarai Barat melalui penyediaan data-data atau pengembangan statistik untuk membangun ekosistem data dan ekosistem statistik nasional.

"Sehingga bisa membangun statistik nasional yang berkualitas seperti yang diamanatkan dalam Perpres 39 tahun 2018 tentang Sistem Satu Data Indonesia," katanya.