Menkopolhukam sebut PDNS 2 yang pernah diretas tetap digunakan

"Karena keinginan dari tenant akan tetap menggunakan PDNS 2, sehingga kita melakukan pembangunan sistem di PDNS 2 Surabaya. Dan bulan September, kemarin sudah selesai,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang pernah diretas bakal tetap digunakan.

Dia mengatakan hal itu dilakukan berdasarkan permintaan dari sejumlah tenant untuk tetap menggunakan fasilitas digital tersebut. Sejauh ini, dia memastikan PDNS 2 Surabaya itu sudah 100 persen pulih dari gangguan peretasan.

"Karena keinginan dari tenant akan tetap menggunakan PDNS 2, sehingga kita melakukan pembangunan sistem di PDNS 2 Surabaya. Dan bulan September, kemarin sudah selesai," kata Hadi usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dengan begitu, menurutnya PDNS 2 Surabaya akan tetap aktif sebagai pusat data untuk melayani masyarakat. Dia mengatakan PDNS 2 Surabaya sudah 100 persen pulih sejak 8 Agustus lalu.

Di samping itu, dia mengatakan Pemerintah juga membangun PDNS 1 di Serpong, Tangerang. Dengan terus melakukan migrasi data dari Surabaya ke Serpong, dia berharap pada Oktober ini semuanya sudah selesai.

Menurut dia, PDNS 1 Serpong dibangun dengan menerapkan back up yang berlapis dengan menggunakan fasilitas mirroring di Sentul, Bogor. Apabila terjadi serangan, maka kedua fasilitas itu bisa saling mendukung untuk mampu tetap melayani masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa PDNS 2 Surabaya mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Cipher Ransomware, di mana gangguan pertama kali terdeteksi pada 17 Juni 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan Ransomware adalah jenis perangkat lunak rusak yang mencegah pengguna mengakses sistem baik dengan mengunci layar sistem maupun mengunci file pengguna hingga uang tebusan dibayarkan.

Serangan sempat berdampak pada layanan PDNS 2, mengganggu 239 instansi pengguna. Di antaranya, 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota terdampak secara langsung.