BKKBN: 34 persen kontrasepsi modern dilayani praktik mandiri bidan

elayanan KB di tempat praktik mandiri bidan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam capaian pelayanan kontrasepsi

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wahidin menyatakan sebesar 34,95 persen kebutuhan kontrasepsi modern dilayani di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB).

“Pelayanan KB di tempat praktik mandiri bidan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam capaian pelayanan kontrasepsi. Berdasarkan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023, 34,95 persen pelayanan kontrasepsi modern dilakukan di TPMB,” katanya dalam diskusi tentang praktik baik TPMB yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan persentase tersebut paling besar jika dibandingkan pelayanan KB yang dilakukan oleh puskesmas, klinik, maupun rumah sakit swasta.

“Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi tidak lepas dari peran berbagai pihak, utamanya bidan sebagai tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi,” ujarnya.

Wahidin mengemukakan di luar TPMB sebenarnya pelayanan KB yang ada di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta, bisa dipastikan sebagian besar dilakukan oleh bidan.

“Bidan merupakan kontributor terbesar pelayanan KB yang angkanya kurang lebih mencapai 80 persen. Untuk itu kami mengapresiasi seluruh bidan atas dukungan dan kerja sama untuk menyukseskan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana),” paparnya.

Sementara itu Perwakilan Global Affairs of Canada, mitra BKKBN dalam peningkatan kualitas perempuan dan anak di Indonesia, Novi Anggriani, menyatakan pihaknya terus mendukung Pemerintah Indonesia melalui Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFPA dan mitra-mitranya, termasuk Ikatan Bidan Indonesia (IBI) melalui Program Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia (Berani) dari 2018-2023 di tahap 1, kemudian dilanjutkan pada 2023-2027 dengan total dana sebesar 20 juta dollar Kanada.

“Kami terus mendukung kesehatan reproduksi bagi semua, terutama perempuan dan anak-anak perempuan di Indonesia serta di seluruh dunia. Kami percaya kalau seluruh perempuan terpenuhi hak-haknya, termasuk kesehatan reproduksi, mereka dapat berfungsi secara penuh di dalam kehidupan masyarakat untuk mendukung kesetaraan untuk semua,” tuturnya.