Menkopolhukam: Pemerintah bangun 3 PDN berlokasi di Cikarang-IKN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pemerintah membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Batam, hingga di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia mengatakan PDN yang nantinya terbangun itu bakal beroperasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Kita akan tingkatkan keamanan data melalui penerapan enkripsi tingkat lanjut dan pengamanan berlapis," kata Hadi saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Senin.

Menurut dia, PDN dirancang untuk memperkuat kapasitas data dan mengonsolidasikan pembangunan nasional agar lebih efisien dan terpusat.

Pembangunan PDN itu, kata dia, menggunakan skema soft loan atau pinjaman lunak kepada sejumlah negara lain.

Sejauh ini, menurutnya pembangunan PDN yang berlokasi di Cikarang sudah mencapai 83 persen dan ditargetkan beroperasi pada 2026. Sedangkan pembangunan PDN di Batam sudah mencapai tahap proses penentuan konsultan pengawas.

"Sementara PDN 3 akan dibangun di IKN yang lokasi tanahnya sedang disiapkan oleh Otorita IKN. Dan minggu ini akan kami panggil untuk menentukan tempatnya dan pembangunan selanjutnya," kata dia.

Dia memastikan bahwa pembangunan PDN itu sudah melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dari awal sampai akhir. Menurutnya BSSN juga bakal menentukan pemenuhan persyaratan keamanan siber.

Dalam pembangunan PDN, dia mengatakan tantangan yang dihadapi mencakup integrasi keamanan sistem. Karena menurutnya proses transisi dari PDN Sementara (PDNS) ke PDN tidak akan mudah.

Untuk itu, dia mengatakan pembangunan PDN memerlukan teknologi yang selalu mengikuti perkembangan. Menurutnya pemerintah berkoordinasi dengan mitra internasional maupun domestik demi memastikan teknologi yang digunakan di PDN adalah yang terbaik dan dapat mengantisipasi ancaman siber di masa depan.

"Transisi dari PDNS ke PDN tidak mudah, terutama karena harus mempertimbangkan risiko keamanan selama proses migrasi data, dan setiap langkah integrasi harus hati-hati untuk mencegah celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker," katanya.
Baca juga: Menko Polhukam: Sebagian data NPWP bocor tak cocok dengan pemiliknya
Baca juga: Komisi I DPR gelar rapat lanjutan soal serangan siber terhadap PDNS
Baca juga: Menkopolhukam: Pemerintah terus perbaiki gangguan pada PDN