"Hal ini tentu saja sedang kita matangkan dan kita diskusikan secara lebih matang," kata Puan saat ditemui awak media di kawasan Karet Tengsin, Jakarta, Sabtu.
Dengan adanya penambahan komisi di DPR RI, sambung Puan, akan ada mitra terkait dengan kementerian tersebut.
"Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkinan artinya akan ada penambahan komisi di DPR RI. Mungkin bisa adanya mitra di DPR RI terkait dengan kementerian-kementerian tersebut," ujarnya.
Baca juga: Paripurna DPR setujui RUU Kementerian Negara jadi undang-undang
DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU.
RUU ini sebelumnya disebut sejumlah kalangan membuka jalan bagi Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet jumbo.
Keputusan ini diambil pada Rapat Paripurna Ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Kura-kura, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).
"Kami menanyakan kepada fraksi-fraksi apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus kepada anggota parlemen.
"Setuju," jawab peserta sidang diikuti ketuk palu.
Baca juga: Waka Baleg: Pemerintah usulkan penyempurnaan RUU Kementerian Negara
Baca juga: Puan: Pertemuan Prabowo-Mega tak tutup kemungkinan gabung pemerintahan
Baca juga: Pengamat sebut pemerintahan Prabowo Gibran layak miliki kabinet gemuk
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
